Pada 1978, ketika Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi, Tiongkok memasuki fase yang mengubah arah sejarahnya. Negara yang dibangun melalui revolusi komunis mulai membuka diri terhadap mekanisme pasar, investasi asing, dan perdagangan global.
Bagi sebagian kalangan, langkah tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip sosialisme klasik. Namun bagi Deng, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama untuk memperkuat negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hampir lima dekade kemudian, hasil transformasi itu terlihat jelas. Tiongkok tumbuh menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, pusat manufaktur global, sekaligus salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi strategis seperti kecerdasan buatan, energi hijau, dan semikonduktor.
Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan yang terus menjadi perdebatan: Sejauh mana Tiongkok saat ini masih dapat dipahami sebagai negara sosialis, dan bagaimana Partai Komunis Tiongkok mempertahankan legitimasi politiknya di tengah perubahan ekonomi yang sangat besar?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika Tiongkok menghadapi berbagai tantangan pada dekade 2020-an. Persaingan teknologi dengan Amerika Serikat semakin intensif, sementara di dalam negeri Beijing menghadapi perlambatan ekonomi, krisis sektor properti, penurunan angka kelahiran, dan penuaan populasi.
Dalam banyak negara, kombinasi tekanan eksternal dan persoalan domestik seperti itu dapat memicu krisis politik. Namun, Tiongkok menunjukkan kemampuan adaptasi yang relatif tinggi. Salah satu faktor pentingnya adalah kemampuan negara dan partai untuk menyesuaikan narasi ideologis dengan perubahan situasi.
Pada era Mao Zedong, legitimasi politik dibangun melalui revolusi dan perjuangan kelas. Pada masa Deng Xiaoping, fokus bergeser pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Ketika memasuki era Jiang Zemin, kelompok pengusaha mulai diintegrasikan ke dalam proyek pembangunan nasional. Sementara di bawah kepemimpinan Xi Jinping, negara kembali memperkuat kontrol politik tanpa meninggalkan mekanisme pasar yang dianggap penting bagi pertumbuhan.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ideologi di Tiongkok tidak bersifat statis. Yang relatif konsisten justru adalah posisi Partai Komunis sebagai pusat pengambilan keputusan politik.
Di sinilah muncul salah satu paradoks Tiongkok modern. Negara ini mempertahankan identitas sebagai negara sosialis, tetapi pada saat yang sama melahirkan perusahaan-perusahaan swasta raksasa dan sejumlah miliarder yang memainkan peran penting dalam ekonomi nasional.
Meski demikian, berbeda dengan banyak negara kapitalis, akumulasi kekayaan tidak otomatis berujung pada dominasi politik. Negara tetap mempertahankan kapasitas untuk mengatur dan membatasi pengaruh sektor swasta ketika dianggap perlu. Peristiwa yang melibatkan pendiri Alibaba, Jack Ma, sering dijadikan contoh mengenai bagaimana negara menegaskan batas antara kekuatan ekonomi dan otoritas politik.
Karena itu, perpaduan antara sosialisme dan pasar di Tiongkok mungkin lebih tepat dipahami sebagai bentuk pragmatisme kebijakan daripada sekadar kompromi ideologis. Mekanisme pasar digunakan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi negara tetap mempertahankan peran dominan dalam menentukan arah pembangunan.
Pendekatan yang sama terlihat dalam strategi menghadapi persaingan teknologi global. Jika pada masa reformasi keberhasilan diukur melalui investasi dan ekspor, saat ini fokus semakin bergeser pada kemandirian teknologi. Pemerintah mendorong investasi besar-besaran di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan industri strategis lainnya.
Perubahan tersebut juga menunjukkan pergeseran sumber legitimasi politik. Jika pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi utama legitimasi pada era reformasi, kini isu kebangkitan nasional, kedaulatan teknologi, dan posisi Tiongkok dalam tatanan global semakin menonjol dalam narasi resmi pemerintah.
Konsep-konsep seperti "Chinese Dream", "National Rejuvenation", dan "Common Prosperity" mencerminkan upaya negara untuk menjawab tantangan baru sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah perubahan ekonomi dan demografi.
Namun, kemampuan beradaptasi tidak berarti bebas dari persoalan. Tiongkok tetap menghadapi tantangan yang umum ditemukan di negara-negara berpendapatan menengah ke atas, mulai dari penuaan penduduk, rendahnya angka kelahiran, tingginya biaya pendidikan, hingga meningkatnya kekhawatiran generasi muda terhadap mobilitas sosial dan peluang ekonomi di masa depan.
Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan Tiongkok menghadirkan paradoks tersendiri. Model yang efektif mengurangi kemiskinan dan mempercepat industrialisasi juga menghasilkan tantangan sosial baru yang lebih kompleks.
Bagi banyak negara berkembang, pengalaman Tiongkok tetap menarik karena menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu harus mengikuti jalur liberal Barat. Negara dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur.
Namun pelajaran penting dari Tiongkok tidak hanya terletak pada kuatnya peran negara. Yang lebih menentukan adalah kapasitas institusi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan domestik maupun global.
Karena itu, meniru Tiongkok tidak cukup hanya dengan memperbesar peran negara atau membangun infrastruktur dalam skala besar. Yang lebih penting adalah membangun birokrasi yang efektif, kemampuan perencanaan jangka panjang, dan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi perubahan.
Pada akhirnya, pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa ketahanan suatu sistem politik tidak selalu ditentukan oleh kemampuan mempertahankan ideologi secara kaku, tetapi oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan realitas yang terus berubah. Dalam kasus Beijing, adaptasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa sistem politiknya tetap bertahan dan berpengaruh hingga hari ini.
