Riau, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menegaskan bahwa upaya pencegahan penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) tidak dapat dibebankan kepada satu institusi semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.
Hal itu dibeberkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Kepala Kesbangpol Riau) Boby Rachmat kepada awak media, pada Sabtu (13/6/2026). Bahkan kata dia, pihaknya mendukung pelaksanaan Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan) yang digagas Satgaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai narasi intoleransi, ujaran kebencian, hingga propaganda ekstremisme dapat menyebar dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan penguatan wawasan kebangsaan dan literasi masyarakat."
“Pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, serta seluruh komponen masyarakat,” ujar Boby Rachmat.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Kesbangpol secara konsisten melaksanakan berbagai program penguatan kewaspadaan dini masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, Kesbangpol Provinsi Riau juga terus mengoptimalkan berbagai forum strategis yang berfungsi sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat.
Dalam mendukung sistem kewaspadaan dini, Kesbangpol Provinsi Riau terus memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang tersebar mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Lanjutnya menyampaikan, bahwa FKDM memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendeteksi berbagai dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah, termasuk indikasi berkembangnya paham intoleran dan radikal di tengah masyarakat.
Selain FKDM, Kesbangpol Provinsi Riau juga memfasilitasi berbagai kegiatan koordinasi melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya.
