Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyoroti gerakan sosial yang menggaungkan narasi Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, hingga Buang Rupiah. Ia menilai narasi demikian semacam anomali dalam tradisi gerakan sosial.
"Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial", kata Haris Rusly Moti dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Haris menyinggung era revolusi kemerdekaan yang menggaungkan narasi Indonesia Merdeka. Ia menekankan saat itu Bung Karno dan Bung Hatta menekankan Indonesia yang berdaulat dan merdeka dalam gerakannya.
"Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lain-lain," kata dia.
Ia menilai Presiden Prabowo memiliki tujuan agar Indonesia berdaulat dan berdikari lewat program yang diusung. Haris mengatakan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini hanya berputar di arus pinggiran gerakan sosial.
"Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil", ucap Haris.
Haris mengungkit tradisi gerakan sosial yang menawarkan pandangan alternatif sebagai anti-tesis dari situasi yang dianggap menyimpang. Ia memberi contoh gerakan sosial sebelumnya yang membangun narasi "Indonesia Bersih", sebagai anti tesis dari situasi negara yang dinilai kotor dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic.
"Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat", kata Haris.
"Dan menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat", lanjutnya.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pengalaman pertama RI yang menargetkan perbaikan gizi bagi siswa hingga anak-anak. Ia menilai program tersebut perlu waktu untuk berproses demi mendapatkan hasil yang maksimal.
"Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar," katanya.
(dwr/gbr)
