Menyambut ajang pertandingan sepak bola dunia, Piala Dunia 2026, Pemerintah Indonesia ikut mendorong nonton bareng atau nobar digelar di daerah-daerah. Harapannya, ekonomi daerah bergerak. Masalahnya, masyarakat berharap ekonomi bisa menggeliat dan tumbuh dalam jangka panjang.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau daerah menggelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026. Selain sebagai hiburan masyarakat, Tito meyakini nobar bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, masyarakat Indonesia sangat menyukai sepak bola. Karenanya, antusiasme meningkat saat ada gelaran seperti Piala Dunia. Tito pun mencontohkan suasana di Papua saat dia masih menjabat Kepala Polda Papua, menjadi lebih ramai dari biasanya. Selama pertandingan berlangsung, muncul aktivitas ekonomi seperti penjualan atribut, jersey, hingga kuliner.
“Ini peluang untuk menggerakkan ekonomi,” katanya saat menerima Direktur Utama TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Karena bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan, Tito mengatakan, akan meminta pemerintah daerah memperbanyak ajang nobar. Harapannya, UMKM bergerak dan ekonomi daerah juga ikut menggeliat.
Piala Dunia 2026 sudah dibuka secara resmi, Jumat (12/6/2026). Serangkaian pertandingan pun bisa ditonton melalui TVRI, sebagai pemegang hak siar di Indonesia, sampai 19 Juli 2026.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai ajang seperti Piala Dunia yang digelar empat tahun sekali, memang bisa menarik antusiasme dan gerakan ekonomi. Nobar di warung atau kafe bisa saja terjadi dan diperkirakan mampu mendorong pergerakan ekonomi, terutama di laga perempat final, semifinal, dan final.
Menimbang dampak pada pergerakan ekonomi, Esther memperkirakan sisi konsumsi bisa saja naik akibat nobar Piala Dunia. “Tapi signifikan atau nggak dampaknya, bisa saja nggak terlalu boosting (ekonomi). Malah saya kira dampaknya kecil dan tidak long term,” tuturnya dari Semarang, Minggu (14/6/2026).
Kalaupun nobar Piala Dunia bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi, sifatnya seperti windfall profit dalam ekspor sumber daya alam. Hanya dalam jangka pendek dan bertumpu pada gelaran acara itu saja.
Dorongan nobar dengan harapan menggerakkan ekonomi, menurut Esther, semakin menunjukkan pemerintah selalu mencari solusi jangka pendek. Bila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, semestinya bukan hanya aspek konsumsi yang selalu menjadi andalan.
Pemerintah diharap lebih mengutamakan penguatan masyarakat desa baik dengan pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, masyarakat desa bisa lebih kuat dan usaha di desa-desa bisa lebih kuat dalam jangka panjang (sustain).
Untuk itu, pemerintah bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Ini akan melahirkan pelaku-pelaku usaha di daerah yang mampu menghitung biaya produksi, menghitung profit, sampai mengelola usaha.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pun, menurut Esther, semestinya bisa menguatkan ekonomi desa bila disiapkan sesuai karakter desa dan mendukung ekonomi yang ada di desa.
Di desa nelayan, koperasi membantu akses pasar untuk produk nelayan atau memberi pelatihan cara mengawetkan atau mengolah ikan. Di desa penghasil kopi misalnya koperasi perlu membantu menampung hasil panen kopi.
Masalahnya, saat ini KDMP malah seperti usaha retail yang tak jelas karakteristik dan perannya dalam penguatan ekonomi desa. “Kalau nobar, nggak usah disuruh. Pemerintah tidur pun, masyarakat akan nobar,” ujar Esther.
Pemerintah dalam ekonomi publik berperan sebagai regulator, penyedia barang publik, dan memastikan ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya tidak terlampau kuat. Karenanya, kata Esther, pemerintah harus saat masyarakat tidak bisa melakukannya atau ketika ada eksternalitis negatif seperti pabrik membuang limbah dan merugikan masyarakat.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai, urusan nobar semestinya tak perlu imbauan pemerintah. Masyarakat akan dengan sendirinya berkumpul bila ada hiburan yang disukai bersama.
“Imbauan itu malah seperti menunjukkan pemerintah nggak kreatif. Apa daerah dianggap tidak punya pemetaan sumber daya potensial sendiri untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tutur Adinda.
Dia pun sepakat bila pemerintah perlu memiliki rencana yang lebih strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan permbangunan daerah. Justru Kemendagri semestinya lebih kuat berperan membantu pemda mendongkrak perekonomian daerah, memberikan solusi-solusi untuk berbagai kendala yang dihadapi, serta mendorong pelayanan publik semakin baik.
Adinda pun lebih khawatir bila imbauan ini ditanggapi pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan anggaran daerah serta produktivitas aparatur sipil negara. Sebab, penyelenggaraan nobar bisa saja malah menyedot anggaran daerah yang terbatas bahkan membuat ASN ikut begadang menonton pertandingan. Olala!
