JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup dilakukan melalui evaluasi teknis semata.
Menurutnya, perubahan mendasar dalam tata kelola program tersebut sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah pusat untuk mengubah pendekatan yang selama ini cenderung sentralistis.
"Namun, semunya akan tergantung kemauan politik pemerintah pusat," kata Agustinus Subarsono saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/6/2026).
Baca juga: Kala Program MBG Prabowo Bikin Pengusaha AS Menangis Haru di DC...
Agustinus menilai berbagai persoalan yang muncul selama satu setengah tahun pelaksanaan MBG menjadi alasan kuat untuk melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan program tersebut.
"Praktek MBG dalam satu setengah tahun terakhir ini telah menimbulkan masalah yang kompleks, seperti keracunan murid, menu dibawah standar dan korupsi sudah cukup untuk menjadi alasan, untuk merubah paradadigma dalam pengelolaan program MBG, dari sentralistis menjadi desentralistis; dari model simetris menjadi model a-simetris," ujarnya.
Baca juga: Jawab BEM UI, Istana Nyatakan MBG Tak Akan Disetop
Menurut Agustinus, model pengelolaan yang seragam di seluruh daerah perlu ditinjau ulang.
Ia menilai pemerintah daerah dan sekolah harus diberi ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Ia berpendapat, sistem yang selama ini diterapkan justru membuat pemerintah daerah kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap program MBG.
"Sistem sentralisai dalam pengelolaan MBG selama ini telah menjadikan program ini dipandang sebagai tamu oleh kepala daerah," ujarnya.
Baca juga: Mahasiswa Tuntut MBG Disetop, Pemerintah Janji Benahi Tata Kelolanya
Karena itu, Agustinus menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah agar muncul rasa memiliki terhadap program tersebut.
"Dengan demikian, Kepala Daerah merasa memiliki (sense of belonging) program ini dan akan merasa ikut bertanggung jawab," katanya.
Lebih lanjut, Agustinus mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengandalkan model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi daerah untuk mengembangkan model yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing.
"Saya pikir Model SPPG yang simetris sama antar wilayah selama ini perlu diubah paradigmanya dengan mempekenalkan A-simetris Model SPPG," ujarnya.
Baca juga: Berbagai Peran Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi MBG
Ia bahkan menilai UMKM maupun kantin sekolah dapat dilibatkan dalam pengelolaan program apabila memiliki kemampuan yang memadai.
"Kalau UMKM di daerah atau Kantin Sekolah sanggup dan mampu mengelola MBG, kenapa MBG harus dikelola dengan model SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN," kata Agustinus.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
