Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, memberikan dukungan terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya berani menolak campur tangan International Monetary Fund dalam kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Anwar, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional yang selama ini kerap dikaitkan dengan kepentingan negara-negara besar.
"Berani menolak IMF itu, kalau orang enggak punya nyali, (tidak) bisa itu. Kita tahukah kelakuan IMF? IMF itu kepanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan luar yang ingin membuat negara ini lemah, yang ingin menghancurkan negara," kata Anwar Iskandar kepada MUI Digital di Jakarta, Ahad (14/6/2026).
Anwar menilai keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan teknis di bidang ekonomi, melainkan bagian dari upaya besar membangun kemandirian bangsa. Dia berpandangan Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa bergantung pada intervensi pihak luar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Dalam pandangannya, kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan pemerintah sejalan dengan cita-cita pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.
"Pak Prabowo itu kan ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, itu kan sangat prorakyat. Dan ini menuju sebuah negara mandiri," tuturnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Kediri itu mengatakan semangat kemandirian ekonomi merupakan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, ketergantungan terhadap lembaga keuangan global justru berpotensi menghambat kemampuan bangsa dalam menentukan kebijakan sesuai kepentingan nasional.
Dia bahkan menilai keberanian menolak ketergantungan terhadap IMF menjadi indikator bahwa Indonesia tidak ingin kembali mengalami bentuk penjajahan baru melalui instrumen ekonomi.
"Apa jadinya kalau kemudian IMF diterima lagi? Enggak bisa mandiri seumur-umur kita itu. Maka sebenarnya kita ini ingin apa, ingin negara kita ini maju atau dijajah? Kalau ingin maju, ya kita harus mandiri," tegasnya.
Lebih lanjut, Anwar berpendapat bahwa komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 baru terlihat secara nyata dalam pemerintahan saat ini. Karena itu, ia berharap arah kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional dapat terus dipertahankan.
Menurutnya, dukungan yang disampaikan bukanlah bagian dari kepentingan tertentu, melainkan cerminan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola ekonomi nasional.
"Ini bukan pesanan, bukan apa, ini ya kita merasakan, kita merasakan. Sebagai orang kecil, orang kampung, saya ingin berpesan pada Pak Presiden, jangan diberhentikan hal ini, jangan diberhentikan," ujarnya.
Anwar berharap pemerintah tetap konsisten memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berdaulat sehingga Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus bergantung pada tekanan maupun pengaruh lembaga keuangan internasional.
