Pemerintah Taiwan mengusulkan perubahan aturan wajib militer yang lebih tegas dengan menetapkan hukuman penjara minimal satu tahun bagi warga yang terbukti menghindari kewajiban dinas militer.
Usulan amendemen tersebut juga mencakup peningkatan sanksi terhadap pria yang sengaja menunda proses wajib militer hingga melewati batas usia yang ditentukan.
Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah kasus penghindaran wajib militer yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut laporan kantor berita Central News Agency (CNA) yang berbasis di Taipei, Kementerian Dalam Negeri Taiwan menyebut kasus yang melibatkan sejumlah figur publik dari industri hiburan menjadi salah satu pemicu munculnya usulan aturan baru tersebut.
Kementerian menegaskan bahwa wajib militer merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap pria yang memenuhi syarat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai cara yang digunakan untuk menghindari panggilan dinas militer.
Beberapa modus yang teridentifikasi antara lain memperpanjang masa tinggal di luar negeri menggunakan visa tertentu, sengaja melukai diri sendiri, hingga mengubah kondisi fisik agar tidak memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer.
“Kasus-kasus tersebut telah memicu perhatian luas masyarakat,” demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Taiwan sebagaimana dikutip CNA.
Pemerintah menilai ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum cukup efektif memberikan efek jera kepada pelanggar.
Berdasarkan aturan yang ada, penghindar wajib militer sebenarnya dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.
Namun dalam pelaksanaannya, banyak perkara berakhir dengan penundaan penuntutan, penghentian proses hukum, atau hukuman penjara enam bulan atau kurang yang kemudian dapat diganti dengan pembayaran denda.
Karena itu, pemerintah mengusulkan revisi pedoman pemidanaan untuk memperkuat efek pencegahan sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam pelaksanaan wajib militer. (ant/saf/ham)
