Bisnis.com, SAMARINDA — BTS USO (Universal Service Obligation) di Desa Bohesilian di Pulau Maratua, Kabupaten Berau membuktikan diri sebagai napas digital bagi ratusan warga.
Sejak beroperasi pada 2018, infrastruktur berkapasitas 8 Mbps yang disediakan Badan Akses dan Informasi Transformasi Digital (BAKTI) Komdigi ini secara konsisten melayani lebih dari 200 pengguna setiap bulannya.
Berbeda dengan layanan internet pada umumnya, BTS ini memancarkan sinyal seluler yang terkoneksi langsung ke ponsel masyarakat.
Tak hanya itu, catatan performa periode Februari hingga Mei menunjukkan keandalan pasokan daya di atas 99,99%, berkat dukungan baterai cadangan di lokasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano menyatakan keberadaan BTS ini merupakan wujud kehadiran negara di tengah keterbatasan pasar.
"Dari sudut pandang bisnis, perusahaan telekomunikasi swasta tidak memiliki ketertarikan komersial untuk masuk ke daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Faktor utamanya adalah populasi yang terbatas, seperti di wilayah ini yang tercatat memiliki kurang dari 250 pengguna. Karena potensi pasarnya kecil, pemerintah hadir mengintervensi melalui dana USO agar masyarakat tetap mendapatkan akses komunikasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).
Lain ladang lain belalang, Darien menyebutkan BTS Bohesilian masih bertumpu pada koneksi satelit, berbeda dengan layanan fiber optic berkecepatan 30—100 Mbps yang dikomersialkan investor reguler.
Secara teknis, kapasitas satelit tidak bisa dipaksakan terlalu besar mengingat beban biaya operasional (Opex) yang tinggi, sehingga layanan ini dirancang sebatas pemenuhan kebutuhan komunikasi dasar.
Adapun pendanaannya bersumber dari Dana USO yang dihimpun BAKTI dari kontribusi seluruh operator seluler, seperti Telkom dan Telkomsel berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,25% dari pendapatan tahunan masing-masing operator.
Sebagaimana diketahui, mekanisme ini bukan barang baru, kondisi ini telah berjalan sejak 2006–2007, kala BAKTI masih bernama BPPTI (Badan Penyedia dan Pengelola Pendanaan Telekomunikasi dan Informatika).
Tak pelak, model kerja sama yang diterapkan pemerintah dirancang untuk meminimalkan beban APBN.
Dia mengungkapkan bahwa pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan diserahkan sepenuhnya kepada mitra swasta seperti Mitratel, dengan skema pembayaran berbasis capaian kinerja (performance-based payment).
Alhasil, jika terjadi kerusakan di lapangan, risiko dan biaya perbaikan menjadi tanggung jawab pihak ketiga, bukan negara.
