tvOnenews.com - Anggota DPR RI komisi XIII Franciscus M.A. Sibarani atau Franky Sibarani, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kunjungan ini fokus mengecek kesiapan fasilitas PLBN sebagai pintu masuk-keluar utama perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam peninjauan di area Immigration Counter dan ruang layanan, Franky didampingi kepala kantor imigrasi Entikong Fitra Izharry,dalam kunjungannya Frengky menyoroti 3 poin utama yaitu.
1. Kesiapan Fasilitas PLBN sebagai “Beranda Depan” Negara
Franky mengapresiasi keberadaan autogate di Konter 1 dan Konter 2 yang sudah digital. Ia juga mengecek imbauan di meja petugas seperti kewajiban lepas cover paspor, masker, dan larangan penggunaan HP saat pemeriksaan.
“Fasilitas sudah bagus, tapi harus konsisten dijaga. PLBN Entikong ini wajah Indonesia. Kalau pelayanannya lambat atau semrawut, citra negara kita yang kena,” ujar Franky usai peninjauan.
2. Pelayanan Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia
Poin utama yang ditekankan Franky adalah penguatan layanan one roof service atau pelayanan satu atap untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).PLBN Entikong jadi jalur keluar-masuk ribuan PMI asal Kalbar yang bekerja ke Serawak, Malaysia.
Ia mendorong sinergi antara Imigrasi, BP2MI, Disnaker, dan dinas kesehatan dalam satu gedung. Tujuannya agar Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) tidak bolak-balik urus dokumen, tes kesehatan, dan pembekalan.
“PMI itu pahlawan devisa. Jangan sampai mereka dipersulit birokrasi di negaranya sendiri. Layanan satu atap harus benar-benar terintegrasi, cepat, dan tidak ada pungli,” tegasnya.
3. Prosedur Penanganan Deportasi Warga Negara Indonesia (WNI)
Franky juga menanyakan langsung prosedur deportasi WNI dari Malaysia yang masuk lewat Entikong. Ia ingin memastikan WNI yang dideportasi mendapat perlakuan manusiawi, pendataan jelas, dan akses bantuan hukum serta reintegrasi.
“Deportasi bukan akhir. Negara harus hadir. Data mereka harus tercatat rapi supaya bisa dibina dan tidak kembali jadi korban trafficking. Koordinasi Imigrasi dengan pemda dan aparat harus kuat,” jelasnya.
Franky berkomitmen akan membawa hasil temuan di lapangan ke Komisi IX DPR RI. Ia mendorong anggaran tambahan untuk pengembangan PLBN Entikong agar mampu melayani arus orang dan barang yang terus meningkat. PLBN Entikong sendiri merupakan salah satu dari 7 PLBN prioritas nasional. Dengan sistem pelayanan satu atap yang berjalan optimal, diharapkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pengawasan perbatasan bisa lebih maksimal.(twh/chm)
