Surabaya (ANTARA) - Di sejumlah ruas jalan Kota Surabaya, Jawa Timur, wajah perparkiran perlahan berubah. Dari praktik tunai yang bertumpu pada kebiasaan lama menuju sistem digital yang menautkan transaksi pada kode QR dan perangkat elektronik.
Juru parkir pun tidak lagi sekadar berdiri dengan peluit dan karcis manual, tetapi mengenakan rompi khusus yang menjadi simpul baru antara ruang jalan dan sistem keuangan daerah.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan mencatat sedikitnya 926 petugas parkir digital telah terlibat dalam sistem ini hingga pertengahan 2026. Angka tersebut meningkat dari ratusan petugas pada fase awal implementasi. Mereka dibekali rompi beridentitas QRIS, yang memungkinkan pembayaran dilakukan langsung melalui ponsel pengguna jasa parkir.
Transformasi ini tidak berhenti pada aspek teknis. Pada saat yang sama, penataan administratif juga dilakukan dengan cukup ketat. Sebanyak 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga disiplin tata kelola.
Di lapangan, perubahan ini menghadirkan lanskap baru. Papan informasi digital dipasang di titik parkir, memuat identitas petugas resmi. Di sisi lain, integrasi pembayaran non tunai melalui QRIS, uang elektronik, hingga voucher parkir mulai diperluas. Surabaya menempatkan dirinya sebagai salah satu kota yang mendorong standardisasi layanan parkir berbasis digital secara sistematis.
Namun transformasi ini tidak berjalan tanpa gesekan. Adaptasi terhadap teknologi di tingkat petugas maupun masyarakat berlangsung bertahap. Pada titik inilah digitalisasi parkir bukan hanya proyek teknis, tetapi juga proses sosial yang mengubah kebiasaan lama yang telah mengakar puluhan tahun.
Baca juga: Antara karcis dan kode QR
Pendapatan daerah
Di balik perubahan sistem tersebut, terdapat tujuan yang lebih strategis yaitu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menutup kebocoran retribusi parkir. Pemerintah kota mencatat pendapatan parkir pada 2025 berada di kisaran 25 miliar rupiah. Setelah penerapan sistem digital berjalan, terdapat kenaikan sekitar 10 persen dalam beberapa bulan implementasi awal.
Angka ini menjadi indikator awal bahwa sistem non tunai memberikan dampak terhadap transparansi pencatatan. Setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga ruang manipulasi berkurang signifikan. Pemerintah kota bahkan menargetkan peningkatan pendapatan dapat mencapai 40 hingga 50 persen dalam jangka menengah melalui optimalisasi sistem.
Dalam konteks tata kelola perkotaan, sektor parkir sering menjadi titik rawan kebocoran pendapatan. Pola transaksi tunai yang tidak seluruhnya tercatat membuka ruang ketidakteraturan. Digitalisasi hadir untuk merapikan alur tersebut dengan menghadirkan sistem yang dapat dipantau secara harian.
Selain itu, mekanisme distribusi kesejahteraan bagi juru parkir juga mulai diperhitungkan berdasarkan data sistem. Pendapatan yang tercatat dapat menjadi dasar intervensi kebijakan kesejahteraan, terutama bagi petugas yang berada pada kategori pendapatan rendah. Ini menandai pergeseran penting dari sistem informal menuju sistem berbasis data.
Meski demikian, efisiensi fiskal tidak dapat dilepaskan dari tantangan implementasi. Pada tahap awal, sebagian petugas parkir yang tidak tertib administrasi bahkan dikenai sanksi tipiring melalui operasi gabungan aparat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi juga membutuhkan penegakan aturan yang konsisten agar tidak berhenti sebagai inovasi simbolik.
Baca juga: DPRD Surabaya minta lokasi parkir ditutup jika masih terima tunai
Tantangan sosial
Di balik angka dan sistem, terdapat dinamika sosial yang tidak sederhana. Juru parkir merupakan kelompok kerja yang telah lama hidup dalam pola kerja informal dengan ketergantungan pada transaksi tunai. Perubahan menuju sistem digital menuntut adaptasi cepat, baik dari sisi literasi teknologi maupun perubahan perilaku kerja.
Sebagian petugas telah beradaptasi dengan penggunaan rompi QRIS dan perangkat elektronik. Namun sebagian lainnya masih menghadapi hambatan, mulai dari keterbatasan akses perangkat hingga kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Di sinilah digitalisasi parkir memperlihatkan wajah ganda, sebagai kemajuan sekaligus tantangan sosial.
Dari sisi masyarakat, perubahan ini juga membutuhkan penyesuaian. Edukasi untuk menggunakan pembayaran non tunai terus digencarkan. Pemerintah kota bahkan mendorong warga untuk lebih kritis terhadap identitas petugas parkir, termasuk mencocokkan foto pada rambu digital dengan petugas di lapangan. Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik parkir liar.
Baca juga: Pemkot Surabaya luncurkan layanan parkir nontunai
Namun, tantangan terbesar bukan semata pada teknologi, melainkan pada konsistensi ekosistem. Ketersediaan jaringan internet, literasi digital, hingga kesiapan infrastruktur pembayaran menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa itu, sistem digital berisiko menciptakan kesenjangan baru antara wilayah yang siap dan yang belum siap.
Pada sisi lain, transformasi ini membuka ruang perbaikan tata kelola perkotaan yang lebih luas. Parkir tidak lagi dipandang sebagai aktivitas pinggiran, tetapi bagian dari sistem ekonomi kota yang dapat diukur, diawasi, dan dikembangkan. Dengan catatan, pendekatan yang digunakan harus tetap inklusif terhadap para pelaku di lapangan.
Surabaya kini berada pada fase penting dalam perjalanan digitalisasi layanan publiknya. Perubahan sistem parkir menjadi salah satu indikator bagaimana kota ini mencoba mengintegrasikan teknologi dengan tata kelola ekonomi lokal.
Namun keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah perangkat atau kenaikan pendapatan, melainkan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem.
Di tengah rompi QRIS yang mulai menjadi pemandangan baru di jalanan kota, pertanyaan yang mengemuka bukan sekadar seberapa cepat sistem ini berjalan, tetapi seberapa jauh ia mampu membangun kepercayaan antara negara, petugas, dan warga kota.
Surabaya sedang menulis bab baru perparkiran digitalnya, dan bab itu masih terus berkembang di setiap ruas jalan yang berubah.
Baca juga: Atasi kemacetan, Pemkot Surabaya tata ulang parkir di Jalan Tunjungan
Baca juga: "Gerakan Minta Karcis Parkir" terus digencakan di Kota Surabaya
Juru parkir pun tidak lagi sekadar berdiri dengan peluit dan karcis manual, tetapi mengenakan rompi khusus yang menjadi simpul baru antara ruang jalan dan sistem keuangan daerah.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan mencatat sedikitnya 926 petugas parkir digital telah terlibat dalam sistem ini hingga pertengahan 2026. Angka tersebut meningkat dari ratusan petugas pada fase awal implementasi. Mereka dibekali rompi beridentitas QRIS, yang memungkinkan pembayaran dilakukan langsung melalui ponsel pengguna jasa parkir.
Transformasi ini tidak berhenti pada aspek teknis. Pada saat yang sama, penataan administratif juga dilakukan dengan cukup ketat. Sebanyak 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga disiplin tata kelola.
Di lapangan, perubahan ini menghadirkan lanskap baru. Papan informasi digital dipasang di titik parkir, memuat identitas petugas resmi. Di sisi lain, integrasi pembayaran non tunai melalui QRIS, uang elektronik, hingga voucher parkir mulai diperluas. Surabaya menempatkan dirinya sebagai salah satu kota yang mendorong standardisasi layanan parkir berbasis digital secara sistematis.
Namun transformasi ini tidak berjalan tanpa gesekan. Adaptasi terhadap teknologi di tingkat petugas maupun masyarakat berlangsung bertahap. Pada titik inilah digitalisasi parkir bukan hanya proyek teknis, tetapi juga proses sosial yang mengubah kebiasaan lama yang telah mengakar puluhan tahun.
Baca juga: Antara karcis dan kode QR
Pendapatan daerah
Di balik perubahan sistem tersebut, terdapat tujuan yang lebih strategis yaitu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menutup kebocoran retribusi parkir. Pemerintah kota mencatat pendapatan parkir pada 2025 berada di kisaran 25 miliar rupiah. Setelah penerapan sistem digital berjalan, terdapat kenaikan sekitar 10 persen dalam beberapa bulan implementasi awal.
Angka ini menjadi indikator awal bahwa sistem non tunai memberikan dampak terhadap transparansi pencatatan. Setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga ruang manipulasi berkurang signifikan. Pemerintah kota bahkan menargetkan peningkatan pendapatan dapat mencapai 40 hingga 50 persen dalam jangka menengah melalui optimalisasi sistem.
Dalam konteks tata kelola perkotaan, sektor parkir sering menjadi titik rawan kebocoran pendapatan. Pola transaksi tunai yang tidak seluruhnya tercatat membuka ruang ketidakteraturan. Digitalisasi hadir untuk merapikan alur tersebut dengan menghadirkan sistem yang dapat dipantau secara harian.
Selain itu, mekanisme distribusi kesejahteraan bagi juru parkir juga mulai diperhitungkan berdasarkan data sistem. Pendapatan yang tercatat dapat menjadi dasar intervensi kebijakan kesejahteraan, terutama bagi petugas yang berada pada kategori pendapatan rendah. Ini menandai pergeseran penting dari sistem informal menuju sistem berbasis data.
Meski demikian, efisiensi fiskal tidak dapat dilepaskan dari tantangan implementasi. Pada tahap awal, sebagian petugas parkir yang tidak tertib administrasi bahkan dikenai sanksi tipiring melalui operasi gabungan aparat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi juga membutuhkan penegakan aturan yang konsisten agar tidak berhenti sebagai inovasi simbolik.
Baca juga: DPRD Surabaya minta lokasi parkir ditutup jika masih terima tunai
Tantangan sosial
Di balik angka dan sistem, terdapat dinamika sosial yang tidak sederhana. Juru parkir merupakan kelompok kerja yang telah lama hidup dalam pola kerja informal dengan ketergantungan pada transaksi tunai. Perubahan menuju sistem digital menuntut adaptasi cepat, baik dari sisi literasi teknologi maupun perubahan perilaku kerja.
Sebagian petugas telah beradaptasi dengan penggunaan rompi QRIS dan perangkat elektronik. Namun sebagian lainnya masih menghadapi hambatan, mulai dari keterbatasan akses perangkat hingga kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Di sinilah digitalisasi parkir memperlihatkan wajah ganda, sebagai kemajuan sekaligus tantangan sosial.
Dari sisi masyarakat, perubahan ini juga membutuhkan penyesuaian. Edukasi untuk menggunakan pembayaran non tunai terus digencarkan. Pemerintah kota bahkan mendorong warga untuk lebih kritis terhadap identitas petugas parkir, termasuk mencocokkan foto pada rambu digital dengan petugas di lapangan. Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik parkir liar.
Baca juga: Pemkot Surabaya luncurkan layanan parkir nontunai
Namun, tantangan terbesar bukan semata pada teknologi, melainkan pada konsistensi ekosistem. Ketersediaan jaringan internet, literasi digital, hingga kesiapan infrastruktur pembayaran menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa itu, sistem digital berisiko menciptakan kesenjangan baru antara wilayah yang siap dan yang belum siap.
Pada sisi lain, transformasi ini membuka ruang perbaikan tata kelola perkotaan yang lebih luas. Parkir tidak lagi dipandang sebagai aktivitas pinggiran, tetapi bagian dari sistem ekonomi kota yang dapat diukur, diawasi, dan dikembangkan. Dengan catatan, pendekatan yang digunakan harus tetap inklusif terhadap para pelaku di lapangan.
Surabaya kini berada pada fase penting dalam perjalanan digitalisasi layanan publiknya. Perubahan sistem parkir menjadi salah satu indikator bagaimana kota ini mencoba mengintegrasikan teknologi dengan tata kelola ekonomi lokal.
Namun keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah perangkat atau kenaikan pendapatan, melainkan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem.
Di tengah rompi QRIS yang mulai menjadi pemandangan baru di jalanan kota, pertanyaan yang mengemuka bukan sekadar seberapa cepat sistem ini berjalan, tetapi seberapa jauh ia mampu membangun kepercayaan antara negara, petugas, dan warga kota.
Surabaya sedang menulis bab baru perparkiran digitalnya, dan bab itu masih terus berkembang di setiap ruas jalan yang berubah.
Baca juga: Atasi kemacetan, Pemkot Surabaya tata ulang parkir di Jalan Tunjungan
Baca juga: "Gerakan Minta Karcis Parkir" terus digencakan di Kota Surabaya
