Samuel Karno, salah satu pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, masih sibuk mengisi aplikasi di komputernya. Aplikasi itu adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sistem informasi terpadu untuk menghimpun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia memastikan data penerima bantuan sosial sama dengan aplikasi tersebut. Ia menggelengkan kepala, aplikasi yang sudah sembilan tahun digunakan itu belum banyak bisa mengubah status penerima bantuan.
Samuel mengungkapkan, di Manggarai masih banyak orang yang sebenarnya sudah tidak berhak menerima bantuan sosial, tetapi masih terdaftar sebagai penerima. Persoalan yang juga masih terjadi di daerah lain di Indonesia, seperti Kota Tangerang Selatan, Banten.
“Masalah kami (pendamping PKH) tidak bisa mengubah status (penerima bantuan sosial) itu meskipun kami di lapangan tahu persis situasinya,” kata Samuel saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Samuel, kesadaran orang untuk lebih jujur dan mengubah status penerima bantuan sosial masih kurang. Banyak orang yang sebenarnya lebih berhak menerima bantuan sosial belum juga mendapatkan hak tersebut. Di sisi lain, banyak penerima bantuan sosial yang sudah masuk golongan mampu malah masih menerima bantuan sosial.
Dalam situasi itu, Samuel berupaya mendorong mereka yang tidak berhak menerima bantuan sosial untuk melapor ke pemerintah setempat. “Tapi tampaknya susah,” kata Samuel.
Masalah pendataan penerima bantuan sosial di Indonesia memang menjadi drama panjang selama ini. Dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Senin (18/5/2026), persoalan ini menjadi topik pembahasan.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan, angka kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia masih sangat besar. Tingkat exclusion error mencapai 70 persen, yang artinya ada 70 persen orang yang sesungguhnya berhak menerima bantuan sosial, tetapi justru belum mendapatkannya.
“Di sisi lain, masih banyak orang yang tidak layak mendapatkan bantuan justru menerimanya. Hal itu bisa terjadi karena data acuan yang digunakan belum diperbarui,” ungkap Arief.
Arief mencontohkan kisah murid SD di NTT bunuh diri setelah ibunya seorang janda miskin tidak punya uang untuk membelikan pena dan buku yang dipintanya. Menurutnya, kisah tragis itu seharusnya tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita butuh sistem agar semua orang bisa peduli dan melihat sekitarnya,” ungkap Arief.
Arief menambahkan, Indonesia menghabiskan anggaran sedikitnya Rp 500 triliun setiap tahun untuk perlindungan sosial. Ia mengungkapkan, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tujuh dari 10 warga yang membutuhkan bantuan sosial tidak mendapatkan haknya. “Ada banyak persoalan, salah satunya soal data,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) mengembangkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital terintegrasi pertama di Indonesia. Sistem Perlinsos dibangun memanfaatkan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.
“Ini pertama di Indonesia. Sejak merdeka belum ada sistem integrasi seperti ini,” ungkap Arief.
Perlinsos digital, lanjut Arief, memiliki proses kerja berorientasi orang (people-centric). Semuanya bermula dan berakhir dari masyarakat. Dalam DTKS, masyarakat penerima bansos dibagi menjadi desil 1-10.
Desil adalah kategori tingkat kesejahteraan keluarga dengan 1-5 adalah sangat miskin-menengah bawah dan 6-10 merupakan menengah-sejahtera. Penerima bansos adalah mereka yang masuk desil 1-5.
Apalagi, kata Arief, dari 93 juta keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penetapan desil masyarakat masih belum sesuai. “Mengapa demikian? DTSEN hanya menghasilkan probabilitas, bukan data,” ujarnya.
Sejauh ini, lanjut Arief, pembaruan data penerima bansos menggunakan Perlinsos digital masih fokus penyaluran dua bansos, yakni PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sistem baru ini diharapkan akan lebih akurat dan tepat sasaran dalam penyaluran bansos.
Koordinator Gugus Tugas KPTDP Rahmat Danu Andika menjelaskan, perlinsos mengintegrasikan delapan sumber data masyarakat, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagi, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Integrasi data membuat masyarakat dapat mendaftar sebagai penerima bansos menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Dalam proses verifikasi, terdapat opsi sanggahan atas data yang tidak sesuai.
“Ini memakai fitur pengenalan wajah dan langsung terintegrasi dengan sumber data. Jadi, mereka tidak bisa bohong dengan kondisinya karena sistem memeriksa,” ungkapnya.
Selain itu, kata Rahmat, proses people-centric ini dimulai dengan sosialisasi lintas kepentingan untuk memastikan kesiapan ekosistem. Untuk itu, dibentuk agen lokal untuk mendampingi masyarakat mendaftar menggunakan sistem Perlinsos digital.
“Agen ini akan diberi pemahaman dan sertifikat. Ini sebenarnya mudah. Agen hanya butuh 20 menit untuk registrasi. Kalau bisa sendiri, sebenarnya tak sampai lima menit,” ungkapnya.
Rahmat menambahkan, saat ini pihaknya baru selesai melakukan uji coba aplikasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hasilnya, terdapat 359.079 warga atau sekitar 60 persen populasi penduduk Banyuwangi mendaftarkan diri. “Sebagian belum pernah menerima bansos,” ujarnya.
Rahmat menambahkan, sistem data ini bukan lumbung atau tempat menampung data di satu lokasi yang rentan diserang. Untuk registrasi pun sudah dibantu kecerdasan buatan. “Sistem ini seperti pipa, ia hanya menyalurkan,” katanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, Perlinsos digital merupakan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat kurang mampu yang selama ini belum terdata dalam sistem bansos. Menurutnya, digitalisasi bansos diharapkan akan mempermudah proses pendaftaran, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu tantangannya adalah lokasi tanpa sinyal (blank spot) sehingga membutuhkan agen lokal untuk memfasilitasi masyarakat mendaftar.
"Kami sudah meminta para kepala organisasi pemerintah daerah (OPD), camat, hingga lurah untuk menjadi agen Perlinsos digital. Mereka akan kerja bareng para agen perlinsos lain," kata Ipuk dalam keterangan tertulis.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Mira Tayyiba mengungkapkan, uji coba akan diperluas. Setelah uji coba perdana di Banyuwangi, mulai Juni akan diperluas ke 42 kabupaten dan kota.
“Skalanya jauh lebih besar, 42 kali lipat dibandingkan Banyuwangi. Jadi setelah ini akan dievaluasi baru kita luncurkan untuk digunakan (nasional),” ujar Mira.
Mira mengungkapkan, uji coba akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga. “Semua tercakup mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia timur, Bali, Nusa Tenggara, semua terwakili,” ujarnya.
Demi kelancaran uji coba, pihaknya akan memastikan kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), termasuk tersedianya layanan koneksi internet di daerah uji coba.
“Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data, tetapi juga infrastruktur internet karena semuanya sudah terdigitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di 42 kota tadi ada yang infrastrukturnya sudah bagus, ada yang masih belum,” ujarnya.
