Kecerdasan artifisial atau akal imitasi alias AI kini memasuki babak baru. Teknologi ini berkembang menjadi agen AI yang mampu bekerja secara mandiri, mulai dari membantu mendeteksi potensi kecurangan dalam klaim BPJS Kesehatan hingga menangani layanan perbankan.
Agen AI merupakan perangkat lunak yang ditugasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan secara otonom sesuai permintaan pengguna. Bahkan, agen AI dapat berinteraksi dengan agen lainnya dalam sebuah sistem yang lebih kompleks. Singkatnya, ia seperti asisten atau sekretaris digital.
Di Indonesia, agen AI telah merasuk ke berbagai lini, termasuk dalam pelayanan publik. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, misalnya, mulai memanfaatkan agen AI untuk membantu memverifikasi ratusan ribu berkas klaim kesehatan warga yang masuk setiap hari.
”Setiap hari, ada kurang lebih 650.000 berkas klaim yang harus kami analisis untuk menjadi dasar apakah klaim ini sesuai atau tidak,” ujar Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, dalam diskusi panel terkait implementasi Agen AI, Kamis (11/6/2026), di Jakarta.
Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian dalam acara AI Leadership Exchange 2026 yang digelar perusahaan teknologi IBM (International Business Machines Corporation). Acara ini menghadirkan sejumlah pemimpin bisnis dan pemerintah untuk mengeksplorasi implementasi agen AI.
Bagi Setiaji, mengecek ratusan ribu berkas klaim setiap hari tidak mudah. Apalagi, personelnya terbatas, sekitar 1.000 orang. Artinya, setiap orang akan memverifikasi 650 berkas per hari. Pemeriksaan ini menyangkut klaim 280 juta warga yang nilainya lebih Rp 170 triliun per tahun.
”Dan, tentunya yang penting adalah bagaimana mendeteksi fraud karena kurang lebih terdapat potensi 5 persen fraud setiap tahun,” ucapnya. Besaran fraud atau kecurangan yang ditemukan di BPJS Kesehatan pada Januari-Oktober 2025, misalnya, mencapai Rp 6,8 triliun (Kompas, 11/12/2025).
Kecurangan yang dimaksud antara lain praktik phantom billing, yakni klaim dari fasilitas kesehatan untuk layanan atau perawatan yang tidak pernah diberikan kepada pasien. Ada juga upcoding, yakni manipulasi klaim biaya kesehatan dengan menambahkan beban biayanya.
Upaya melawan fraud ini tidak cukup mengandalkan manusia di tengah tuntutan kecepatan dalam pembayaran klaim BPJS Kesehatan. ”Oleh karena itu, tahun lalu kami sudah investasi GPU (unit pemrosesan grafis) untuk membangun beberapa use case ataupun agen AI,” ujarnya.
GPU adalah komponen komputasi yang memungkinkan AI, termasuk agen AI, beroperasi lebih cepat dan efisien. ”Jadi, agen inilah yang akan membantu mengidentifikasi terjadinya fraud dan lainnya. Targetnya, sampai dengan Agustus, kami bisa mendeteksi potensi fraud Rp 1 triliun,” ujarnya.
Dengan agen AI, pihaknya bisa memastikan anggaran yang dikeluarkan lebih tepat waktu dan tepat nilai. Setiaji berharap teknologi ini dapat memangkas defisit BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp 2,5 triliun setiap bulan. Setiap bulan, pihaknya mengeluarkan Rp 16,5 triliun untuk klaim kesehatan, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp 14 triliun per bulan.
Setiaji menambahkan, BPJS Kesehatan kini tidak hanya melakukan transformasi digital, tetapi juga transformasi AI. Caranya, dengan menyiapkan data yang berkualitas dan menggunakan AI secara etis. ”Kami juga perlu menyeimbangkan antara investasi, pengembalian dari investasi, dan manfaat dari AI. Jangan sampai, hanya ikut-ikutan,” ujarnya.
Di dunia perbankan, agen AI juga mulai mengambil alih sejumlah peran, seperti mengotomatisasi layanan pelanggan, mendeteksi potensi fraud, hingga mengelola jutaan transaksi. Salah satu yang telah menerapkan agen AI adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Jayaprawirya Diah, Executive Vice President Corporate Strategy dan Planning BCA, mengatakan, dengan frekuensi transaksi yang dapat mencapai 250 juta kali per hari, pihaknya membutuhkan adopsi teknologi AI. Kehadiran agen AI dapat membantu mengelola transaksi itu.
Dengan adopsi AI, lanjutnya, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung efisiensi. Ia mencontohkan, pada 2017, cost to income ratio (CIR) atau rasio keuangan untuk mengukur efisiensi BCA tercatat 44,7 persen dengan sekitar 15 nasabah.
”Setelah kami mengadopsi beberapa teknologi, termasuk AI, total pelanggan kami pada 2025 mencapai 34 juta dengan CIR 30,7 persen. Bahkan, di kuartal pertama 2026, CIR kami sudah mencapai 27,3 persen,” ungkap Jayaprawirya, salah satu panelis. Semakin rendah rasionya, efisiensinya kian bagus.
”Jadi, intinya adalah adopsi (AI) ini sangat penting dan ternyata kalau kita lihat, ROI yang kita peroleh juga bisa lebih cepat,” ujarnya. Meski demikian, katanya, penerapan agen AI tidak hanya mengejar efisiensi dan produktivitas, tetapi juga harus memperhatikan potensi risiko dan keamanan.
Pembicara lainnya, Director Operations, Technology, Analytics, dan AI PT Bank CIMB Niaga Tbk Rico Frans menilai, penerapan agen AI akan menggeser layanan konsumen dari berbasis digital menjadi otonomisasi. Pengguna tidak lagi harus banyak mengklik untuk melakukan transaksi.
”Nanti, kalau pengguna mau transfer uang, misalnya, cukup ngomong. Nanti kami melalui agen AI yang menjalankannya,” ujarnya. Selain memudahkan pengguna, layanan perbankan juga dapat lebih cepat. Frans pun yakin, kehadiran agen AI bakal mengubah wajah operasional perbankan.
Misalnya, sopir taksi. Dulu, ’skill’-nya, kan, paham nama jalan dan sebagainya. Namun, dengan adanya GPS, yang bisa dibilang kayak AI, sopir hanya perlu menyetir.
Dari sisi internal, teknologi ini akan berdampak pada karyawan. Pekerjaan yang berulang terkait administratif atau tugas rutin, misalnya, berpotensi besar digantikan oleh agen AI. Sebaliknya, pekerja yang memiliki nilai tambah dalam keterampilannya akan mendapatkan gaji yang tinggi.
”Misalnya, sopir taksi. Dulu, skill-nya, kan, paham nama jalan dan sebagainya. Namun, dengan adanya GPS (global positioning system), yang bisa dibilang kayak AI, sopir hanya perlu menyetir. Gajinya berpotensi turun,” ungkapnya.
Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penerapan agen AI dalam bisnis menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya terkait ketersediaan data yang matang. ”Ini memang tantangan kita, bukan teknologi AI-nya. Mungkin 75 persen-80 persen di tahap persiapan adopsi AI itu isinya soal data,” katanya.
Tantangan selanjutnya adalah soal biaya, terutama harga token yang semakin mahal. Token merupakan unit dasar berupa potongan kata atau karakter yang diproses sistem untuk memahami bahasa manusia. ”Sekarang, token mahal. Mungkin tantangan ini belum sepenuhnya kelihatan, tetapi bakal terasa ketika AI digunakan,” ujarnya.
Juvanus Tjandra, Country Managing Director IBM Indonesia, mengatakan, berdasarkan survei IBM terkait adopsi AI di Indonesia, sebagian besar organisasi atau 56 persen masih tahap percontohan dan pengujian, termasuk untuk agen AI. Sekitar 19 persen dalam tahap pengembangan dan ekspansi bisnis.
Di sisi lainnya, terdapat lima tantangan bagi organisasi untuk mengadopsi AI. Hambatan itu adalah ketiadaan modal, kekurangan talenta, terfragmentasinya dan kompleksnya sistem, minimnya data yang berkualitas, hingga belum jelasnya rencana imbal hasil investasi (ROI).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengakui, adopsi AI di Indonesia, termasuk untuk agen AI, masih menghadapi tantangan. Selain persoalan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan talenta, tantangan lainnya adalah gap infrastruktur, terutama di wilayah luar Jawa.
Meskipun lebih dari 80 persen penduduk Indonesia atau sekitar 229 juta orang telah terhubung dengan internet, penyebarannya belum merata. Di daerah timur Indonesia, misalnya, masih terdapat area blank spot yang tidak terkoneksi internet. Kalaupun terhubung, jaringannya lambat.
Kita tidak lagi bicara soal literasi digital seperti menggunakan internet, tetapi bagaimana memakai dan mengembangkan AI.
Itu sebabnya pihaknya berupaya meningkatkan infrastruktur digital, berkolaborasi dengan kampus untuk mengembangkan talenta AI, hingga mendukung riset dan inovasi terkait AI. ”Kita tidak lagi bicara soal literasi digital seperti menggunakan internet, tetapi bagaimana memakai dan mengembangkan AI,” ujarnya.
Hans Dekkers, General Manager IBM Asia Pacific, menilai, agen AI bakal menjadi pendorong bagi fase pertumbuhan organisasi di Indonesia untuk bekerja lebih cerdas, berinovasi lebih cepat, dan berkembang secara bertanggung jawab. Namun, industri yang ingin mengadopsi teknologi ini harus menyiapkan data dan tujuan yang jelas.
Dekkers menyarankan agar organisasi tidak menunda untuk memanfaatkan teknologi ini. Apalagi, pihaknya memperkirakan, AI akan mendorong 50 persen nilai bisnis digital baru di Asia Pasifik pada 2030. ”Karena itu, keputusan yang diambil hari ini akan menjadi penentu penting bagi masa depan Indonesia,” ucapnya.
