Kekeringan Melanda dan El Nino Akan Tiba, Apa Antisipasinya?

Musim kemarau 2026 yang beriringan dengan ancaman El Nino mulai memicu kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan krisis air bersih di beberapa kabupaten di Pulau Jawa dengan lebih dari 1.600 warga terdampak, sementara risiko kebakaran hutan dan lahan juga menunjukkan peningkatan.

Kekeringan tercatat terjadi di Kabupaten Cilacap, Karawang, dan Bogor. Di Cilacap, Jawa Tengah, ratusan warga di dua desa terdampak dan telah menerima distribusi air bersih. Kondisi serupa dialami warga di Karawang dan Bogor, Jawa Barat, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengerahkan mobil tangki, mengisi toren, dan menyalurkan ribuan liter air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di luar Jawa, perhatian tertuju pada Aceh akibat lonjakan titik panas yang drastis, khususnya di kawasan gambut Rawa Tripa. Pantau Gambut mencatat ribuan titik panas sepanjang Januari-Mei 2026 dengan peningkatan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

Lonjakan ini diduga berkaitan dengan pembukaan lahan ilegal dan pengeringan gambut. Aktivis lingkungan menilai kebakaran berulang sebagai kegagalan pencegahan jangka panjang dan mendesak pemerintah beralih dari sekadar pemadaman menuju penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Situasi ini berlangsung di tengah peringatan iklim regional dan nasional. Buletin ASEAN Climate Outlook dari Organisasi Meteoro (World Meteorological Organization/WMO) memprediksi perkembangan El Nino moderat hingga kuat pada paruh kedua 2026, yang berpotensi menurunkan curah hujan dan meningkatkan suhu di Asia Tenggara.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak kemarau terjadi pada Agustus 2026 dan meminta peningkatan kesiapsiagaan. BNPB pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperketat pemantauan sumber air, mencegah kebakaran, serta menghemat penggunaan air mengingat Indonesia memasuki periode kritis dengan risiko krisis air dan karhutla yang meningkat.

Para ilmuwan semakin yakin El Nino akan berkembang dalam beberapa bulan mendatang setelah pemantauan intensif suhu laut dan atmosfer di Samudra Pasifik. WMO memperkirakan peluang terjadinya El Nino mencapai sekitar 80 persen pada pertengahan tahun dan meningkat hingga mendekati atau melampaui 90 persen untuk bertahan setidaknya sampai November. Perdebatan kini bergeser dari soal kepastian kemunculan El Nino menuju seberapa kuat fenomena ini akan berkembang karena kekuatannya akan menentukan skala gangguan iklim global yang terjadi.

El Nino ditandai pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik khatulistiwa bagian tengah dan timur yang dampaknya dapat menjalar ke seluruh dunia. WMO mencatat peningkatan signifikan suhu permukaan dan bawah laut dengan panas bawah permukaan lebih dari 6 derajat celsius di atas rata-rata di beberapa wilayah Pasifik tropis. Cadangan panas ini dipandang sebagai ”bahan bakar” utama El Nino, diperkuat oleh sinyal atmosfer seperti Indeks Osilasi Selatan yang semakin konsisten, sehingga keyakinan ilmuwan terhadap penguatan fenomena ini meningkat.

Ketidakpastian mengenai kekuatan El Nino mulai menyempit setelah Copernicus Climate Change Service melaporkan hampir seluruh model iklim global menaikkan proyeksi intensitasnya. Sekitar 75 persen model memprediksi pemanasan suhu laut mencapai sedikitnya 2,5 derajat celsius di atas normal pada November, bahkan median prakiraan mendekati 3 derajat. Jika terwujud, El Nino ini berpotensi sejajar dengan peristiwa sangat kuat pada 1982-1983, 1997-1998, dan 2015-2016 yang memicu kekeringan, kebakaran, dan kerugian ekonomi besar.

Risiko El Nino kali ini diperberat oleh latar belakang pemanasan global yang sudah tinggi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai peringatan iklim mendesak karena dapat memperparah suhu ekstrem dan dampak lintas negara. Bagi Indonesia, BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 lebih kering dan panjang dengan peluang El Nino bertahan hingga awal 2027. Dampaknya berpotensi menekan pertanian, ketersediaan air, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan sehingga langkah kesiapsiagaan perlu dimulai sejak sekarang sambil menunggu kepastian El Nino dalam beberapa bulan ke depan.

Ketika El Nino berintensitas kuat mengancam, perhatian publik umumnya tertuju pada dampak iklim dan ekonomi, sementara ketahanan sektor kesehatan sering terabaikan. Padahal, fasilitas kesehatan—dari puskesmas di wilayah kering hingga RSUD di daerah terdampak asap karhutla—menjadi garis pertahanan utama saat bencana iklim memicu lonjakan pasien. Kajian ilmiah menunjukkan banyak sistem kesehatan, termasuk di Indonesia, belum siap menghadapi tekanan berlapis akibat perubahan iklim yang bahkan dinilai lebih disruptif daripada pandemi Covid-19.

El Nino membawa rangkaian risiko kesehatan yang saling terkait, mulai dari peningkatan ISPA dan asma akibat kabut asap, gelombang panas yang memperburuk penyakit kronis pada warga lansia, krisis gizi karena gagal panen, wabah diare akibat krisis air, hingga lonjakan dengue pascakemarau. Pada saat yang sama, sistem kesehatan terancam kewalahan oleh lonjakan pasien, gangguan rantai pasok, dan keterbatasan operasional. Respons yang masih reaktif perlu digeser menuju kesiapsiagaan jangka panjang dan resiliensi berbasis sistem.

Mitigasi menuntut persiapan menyeluruh: penguatan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan pelatihan dampak iklim, peningkatan ketahanan infrastruktur fasilitas kesehatan (pendinginan ekstrem, listrik cadangan, dan air bersih), serta kesiapan kapasitas lonjakan layanan melalui triase bencana dan stok logistik adaptif. Upaya ini perlu diselaraskan dengan kebijakan dan perencanaan lintas sektor agar fasilitas kesehatan siap menghadapi pola kasus yang berubah cepat selama krisis iklim.

Transformasi digital kesehatan berperan penting untuk pemantauan hampir waktu nyata, peringatan dini, komunikasi risiko personal, dan telemedisin—melalui kolaborasi data iklim dan kesehatan yang melibatkan BMKG, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Di saat yang sama, sektor kesehatan perlu menekan jejak emisinya dengan pendekatan green by design. Ancaman El Nino yang kian kuat harus menjadi pemicu percepatan transformasi sistem kesehatan Indonesia agar lebih tangguh menghadapi krisis iklim yang makin sering dan intens.

Perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem dan kemarau lebih panjang kian mengancam keberlanjutan pertanian Indonesia, diperparah oleh lemahnya adaptasi iklim sektor ini. Setelah bencana hidrometeorologis di musim hujan, berbagai wilayah kini bersiap menghadapi kekeringan. BMKG memprediksi kemarau datang lebih awal dan lebih panjang dengan sekitar 57 persen wilayah mengalami durasi kemarau di atas normal dan hampir separuh wilayah memasuki kemarau lebih cepat.

Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, sejalan dengan peluang El Nino pada Juni-Agustus menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahkan mengindikasikan potensi El Nino kuat yang diperparah oleh Indian Ocean Dipole positif, kondisi yang pada 2023 memicu kekeringan parah di sejumlah wilayah. Artinya, risiko kekeringan kembali tinggi dan menuntut kesiapan mitigasi, terutama di sektor pertanian yang paling rentan.

Dampak ekonomi dan pangan sangat signifikan. Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) mencatat kerugian pertanian global akibat bencana iklim mencapai 2,9 triliun dolar AS selama 1990-2023. Di Indonesia, BNPB melaporkan ratusan ribu hektar sawah rusak sejak 2010 dengan potensi kehilangan hampir 1 juta ton padi. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat penurunan produksi beras pada 2023 yang berujung peningkatan impor.

Kerugian besar tersebut mencerminkan rapuhnya adaptasi pertanian: ketergantungan tinggi pada pupuk dan pestisida kimia, irigasi yang banyak rusak, minimnya diversifikasi komoditas, serta perlindungan dan pembiayaan petani yang terbatas. Dampaknya menjalar ke inflasi pangan dan perlambatan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan langkah berlapis: penyebaran informasi iklim bagi petani (jangka pendek), percepatan perbaikan irigasi dan akses manfaat pembangunan (jangka menengah), serta investasi riset, benih tahan ekstrem, dan praktik pertanian berkelanjutan berbasis organik dan sirkular (jangka panjang).

Musim kering yang dipicu El Nino pada 2026 mulai meningkatkan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, sekaligus memunculkan ancaman kesehatan serius bagi anak-anak. Para dokter memperingatkan bahwa suhu panas ekstrem dan paparan asap beracun dapat berdampak fatal. Data Pantau Gambut menunjukkan puluhan ribu titik panas terdeteksi sejak awal tahun, mayoritas berada di kawasan gambut yang seharusnya dilindungi.

Kalimantan menjadi wilayah paling rawan dengan konsentrasi titik panas tertinggi, khususnya di Kalimantan Barat. Kondisi ini membangkitkan kekhawatiran terulangnya krisis asap besar seperti pada El Nino 2015 dan 2019. Aktivis lingkungan menilai pemerintah masih mengandalkan pendekatan reaktif, sementara kebakaran terus berulang akibat lemahnya perlindungan gambut dan tumpang tindih kebijakan.

Pantau Gambut dan organisasi lingkungan menyoroti bahwa sebagian besar titik panas berada di area konsesi perusahaan, termasuk hak guna usaha dan konsesi kehutanan. Proyek-proyek skala besar, seperti food estate, dinilai memperparah degradasi gambut melalui pengeringan lahan. Praktik ini tidak hanya memicu kebakaran berulang, tetapi juga melepaskan emisi karbon besar yang mempercepat pemanasan global.

Dari sisi kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap panas ekstrem dan asap kebakaran. Risiko seperti dehidrasi, heat stroke, ISPA, dan gangguan pernapasan meningkat, terutama di wilayah terdampak karhutla. Kombinasi panas, kualitas udara buruk, dan paparan jangka panjang dinilai menjadi ancaman ganda yang menuntut pencegahan serius, baik melalui perlindungan ekosistem gambut maupun kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.