PDI-P Tolak Rencana BPIP Bangun Gedung Diklat dengan Anggaran Rp 343 Miliar

kompas.com
6 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) meminta agar rencana pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan (diklat) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) senilai Rp 343 miliar ditunda.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka mengatakan, tambahan anggaran BPIP seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat program pembinaan ideologi Pancasila sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“BPIP mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan senilai 343 miliar. Tadi telah disampaikan kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Nilai ini setara sekitar 67 persen dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan dan bahkan lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila yang diusulkan," ujar Rieke dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Baca juga: BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 343 Miliar untuk Bangun Gedung Diklat Pejabat

Dia mengingatkan, Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tidak secara spesifik mengatur pembangunan kawasan fisik baru.

“Kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan BPIP senilai 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, analisis biaya dan manfaat serta evaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan milik negara yang sekarang telah tersedia," kata Rieke.

Dalam kesempatan itu, Rieke juga mengkritik porsi alokasi anggaran BPIP yang menurut Fraksi PDI-P DPR RI belum mencerminkan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Dari pagu indikatif BPIP sebesar Rp 141,069 miliar, sekitar Rp 131,069 miliar atau 92,9 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional kantor.

Baca juga: Kepala BPIP Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Hari Lahir Pancasila

Adapun program pembinaan ideologi Pancasila hanya memperoleh Rp 10 miliar atau sekitar 7,1 persen dari total anggaran, yang seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan Paskibraka.

Di sisi lain, BPIP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 370,458 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 239,343 miliar diusulkan untuk program pembinaan ideologi Pancasila.

Meski demikian, Rieke menilai porsi terbesar dalam program tersebut justru dialokasikan untuk hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan.

"Sedangkan fungsi inti BPIP berupa pengkajian kebijakan, standarisasi materi, penyelarasan regulasi serta pengukuran dan evaluasi hanya memperoleh sekitar 30,6 persen," kata dia.

Baca juga: Kepala BPIP Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Hari Lahir Pancasila

Untuk itu, Rieke berhadap Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengevaluasi keseluruhan usulan program dan anggaran BPIP dengan menerapkan prinsip money follow mandat.

“Dengan demikian anggaran negara benar-benar digunakan untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila bukan sekadar membiayai pertumbuhan organisasi dan belanja birokrasi. 92,9 persen anggaran BPIP untuk birokrasi, 7,1 persen untuk pembinaan ideologi. Saatnya anggaran negara kembali pada amanat Pancasila,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa lembaganya memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 141,069 miliar.

Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp 88,196 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp 42,872 miliar, serta program pembinaan ideologi Pancasila Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan Paskibraka.

Baca juga: BPIP soal Isu Siswi Makassar Dicoret dari Paskibraka Nasional: Tak Ada Diskriminasi

Selain itu, BPIP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 370,458 miliar, termasuk kebutuhan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan pembinaan Pancasila senilai Rp 343 miliar.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Menurut Yudian, fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan diklat jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya di seluruh Indonesia serta pemusatan calon Paskibraka tingkat pusat.

"Dengan asumsi luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar 7 hektar. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 343 miliar," kata Yudian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Mahfud MD: Rugi Kalau Dadan Koruptor Triliunan Cuma Dipotong Tangan, Kalau Perlu Hukum Mati
• 4 jam laluharianfajar
thumb
5.955 Polisi Kawal Aksi Unjuk Rasa di DPR Hari Ini
• 9 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kondisi Sudah Membaik, Ternyata Haji Bolot Pertama Kali Minta Dibawa ke RS
• 23 jam lalutabloidbintang.com
thumb
Kabar Terbaru Konflik Sarwendah dengan Ruben Onsu Terkait Nafkah Anak: Berujung Damai?
• 17 jam laluviva.co.id
thumb
Penguatan Kompolnas, Boni Hargens Nilai Kapolri Wujudkan Restorasi Fundamental Polri
• 14 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.