Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur menyoroti lonjakan harga komoditas global serta masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kian mempersulit sektor transportasi umum.
Firmansyah Mustafa Ketua DPD Organda Jatim menjelaskan, para pengusaha angkutan darat dan penyeberangan laut kini menghadapi kondisi dilematis untuk menyesuaikan tarif transportasi, di tengah lonjakan harga dampak melemahnya ekonomi.
Mustafa menyebut terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan fluktuasi ekonomi turut berdampak pada lonjakan harga komponen cadangan (sparepart), ban, hingga pelumas.
”Begitu isu BBM mau naik, harga komponen sudah duluan naik gila-gilaan. Faktanya, BBM non-subsidi telah naik dengan harga cukup tinggi,” ujar Mustafa saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2026).
Dia mencontohkan, komponen oli kualitas terbaik untuk armada bus antarkota kini sudah tembus di harga Rp12 juta per drum, dengan kapasitas 200 liter. Melonjak signifikan dari harga sebelumnya yang di kisaran Rp7,5 juta.
Satu armada bus besar diketahui membutuhkan 25 liter oli untuk sekali penggantian setiap 10.000 kilometer. Di jalur padat seperti Surabaya–Jakarta, jarak tersebut bisa ditempuh dalam waktu 10 hari.
”Masyarakat melihat bus luar kota sekarang bagus-bagus, ada double decker atau sleeper bus. Namun, mereka tidak melihat operasionalnya. Kami ini istilahnya tersenyum di atas kepedihan,” tuturnya.
Kondisi tersebut, kata Mustafa, membuat pengusaha transportasi kelas ekonomi yang tarifnya diatur oleh pemerintah berada di ujung tanduk. Pihak pengusaha juga tidak bisa asal-asalan menaikkan tarif di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
”Kami juga tidak mau seperti lilin, yaitu menerangkan orang lain, tetapi mati sendiri,” ucapnya.
Meski begitu, keputusan Organda Jatim untuk menahan tarif di kelas non-ekonomi juga menjadi bagian dari strategi merebut pasar dari moda transportasi lain, khususnya maskapai penerbangan.
Dengan harga tiket pesawat rute Surabaya–Jakarta yang berkisar di atas Rp1 juta, bus antarkota dapat menjadi alternatif bagi masyarakat meskipun pengusaha mendapat keuntungan tipis
”Ini kesempatan kami. Keuntungan memang tipis, tetapi yang penting pasar bergerak ke kita. Kompetitor utama tinggal Kereta Api yang disubsidi negara,” jelasnya.
Untuk mencari solusi di tengah himpitan ekonomi, Organda Jatim berencana mengirimkan surat resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) untuk mengevaluasi kondisi transportasi darat dan merumuskan solusi bersama.
Di sisi lain, Dishub Jatim masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait keputusan penyesuaian tarif angkutan umum menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Nyono Kepala Dishub Jatim, mengatakan hingga saat ini belum ada perubahan tarif untuk angkutan umum, meski sejumlah perusahaan angkutan telah mengajukan usulan penyesuaian tarif.
“Kalau dari sisi angkutan umum masih belum ada penyesuaian tarif. Tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian tarif. Tapi masih kita menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat. Nanti arahnya itu kita menunggu dari keputusan pemerintah pusat,” kata Nyono.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan kenaikan tarif secara sepihak, karena harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait dampak kenaikan harga BBM.
“Di sana ada keputusan eskalasi. Kita tidak bisa memutuskan secara sepihak. Ini sebenarnya domain ESDM. Kalau kami pengaturan masalah tarif angkutan umum saja,” jelasnya.(wld/bil/ham)
