Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas nasional.
Usulan anggaran ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
“Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun,” kata Purbaya dalam paparannya.
Pagu indikatif tersebut terdiri atas alokasi rupiah murni sebesar Rp 39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 102,15 miliar, dan dana Badan Layanan Umum (BLU) Rp 10,38 triliun.
Purbaya menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai lima program utama Kementerian Keuangan pada 2027.
Program terbesar berasal dari program dukungan manajemen dengan alokasi mencapai Rp 47,93 triliun, diikuti program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,62 triliun.
Sementara itu, program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi diusulkan memperoleh anggaran Rp 36,33 miliar, program pengelolaan belanja negara sebesar Rp 14,12 miliar, serta program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp194,68 miliar.
Bendahara negara ini berpendapat, sejumlah program tersebut dirancang untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pemerintah yang mencakup pendanaan sekolah rakyat, pemberantasan penyelundupan melalui sinergi patroli laut, penguatan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, hingga pengelolaan aset negara untuk mendukung program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, serta peningkatan kapasitas rumah sakit.
Selain itu, melalui program dukungan manajemen, Kemenkeu juga menyiapkan pendanaan untuk penyaluran selisih harga biodiesel guna mendukung implementasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50).
Purbaya mengatakan, besaran pagu yang diusulkan relatif sama dengan pagu 2026 setelah memperhitungkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Secara tren, pagu yang diusulkan ini sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja,” katanya.
Dari sisi fungsi, usulan anggaran Kemenkeu 2027 didominasi oleh fungsi pelayanan umum sebesar Rp 45,52 triliun, fungsi pendidikan Rp 3,99 triliun, dan fungsi ekonomi Rp284,71 miliar.
Purbaya menyebut alokasi tersebut diperlukan agar Kementerian Keuangan dapat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
