HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar demo bertajuk “UINAM Menggugat: Reformasi Jilid II” di kawasan Flyover AP Pettarani, Senin (15/6/2026) sore ini. Aksi tersebut bikin macet. Mahasiswa menyoroti berbagai persoalan MBG, Kopdes Merah Putih, dan kenaikan BBM.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan massa aksi, mahasiswa menyoroti sejumlah isu regional dan nasional. Pada tingkat kampus, mereka menuntut pembenahan demokrasi internal, transparansi pengelolaan kampus, evaluasi aparat keamanan kampus, hingga penolakan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi aktivis mahasiswa.
Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar sekaligus jenderal lapangan aksi, Aqil Abdan Syakuran, mengatakan gerakan tersebut lahir dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan dan kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, pada isu nasional, mahasiswa mempertanyakan arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena sejumlah program pemerintah dinilai mengabaikan hak-hak fundamental masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami melihat ada beberapa program yang dijalankan pemerintah yang justru menyampingkan hak dasar masyarakat. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas yang seimbang,” ujar Aqil.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga barang dan biaya transportasi di berbagai sektor.
Mahasiswa juga mengangkat persoalan inflasi yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme program agar tidak memengaruhi stabilitas harga bahan pokok di masyarakat.
Di tingkat internal kampus, Aqil menegaskan bahwa persoalan demokrasi mahasiswa masih menjadi perhatian utama. Menurutnya, berbagai persoalan terkait ruang demokrasi di lingkungan kampus belum terselesaikan dalam beberapa periode terakhir.
“Ini adalah sumbangsih suara dari Indonesia Timur. Jika aspirasi ini tidak mendapat perhatian, kami akan terus menyuarakannya melalui berbagai saluran, termasuk media, sebagai bentuk solidaritas terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Salah seorang massa aksi, Alfareza, yang juga Ketua DEMA Syariah UIN Alauddin Makassar, menilai sejumlah program pemerintah masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya.
“Kami melihat masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Pemerintah harus memastikan setiap program berjalan berdasarkan kajian dan riset yang matang sebelum diterapkan secara luas,” katanya.
Selain itu, Alfareza juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang menurutnya belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat di sejumlah daerah.
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
“Saya berharap pemerintah benar-benar menjalankan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kajian yang mendalam, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Kanit Patroli Polrestabes Makassar, Iptu Sukarman, mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan skema pengalihan arus apabila terjadi penutupan jalan akibat aksi massa.
“Untuk sementara masih normal. Jika terjadi penutupan total oleh massa aksi, kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif,” jelasnya.
Ia menyebutkan sebanyak 10 personel disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Kepolisian juga terus memantau perkembangan situasi dan siap menambah jumlah personel apabila jumlah massa bertambah.
“Kami selalu siap mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Jika skalanya membesar, tentu akan ada penambahan personel dan pengaturan lalu lintas yang lebih luas,” katanya.
