Jakarta, CNBC Indonesia - Eks pendiri startup pendidikan AS Charlie Javice berupaya mendapatkan pengampunan presiden atas hukuman pidananya karena menipu bank raksasa JPMorgan Chase ketika ia menjual perusahaan miliknya kepada bank tersebut seharga $175 juta (Rp 3,09 triliun).
Mengutip laporan The Wall Street Journal, Javice berusaha meminta dukungan dari orang-orang yang dekat dengan pemerintahan Trump untuk kemungkinan pengampunan (grasi), kata sumber yang mengetahui masalah ini. Juru bicara Javice menolak berkomentar.
Diketahui saat ini para pejabat Gedung Putih sedang mempertimbangkan rencana agar Presiden Trump mengeluarkan 250 pengampunan sebagai cara untuk menandai perayaan ulang tahun ke-250 negara itu pada musim panas ini.
Kesediaan Trump untuk mengeluarkan pengampunan telah menyebabkan gelombang permintaan pengampunan, khususnya dari para penjahat kerah putih.
Nama Javice belum muncul dalam daftar resmi permintaan yang diajukan ke Departemen Kehakiman. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump adalah penentu utama dalam setiap tindakan terkait pengampunan.
Javice telah menjadi duri dalam daging bagi JPMorgan dan CEO Jamie Dimon, yang telah menanggung bertahun-tahun rasa malu dan menghabiskan jutaan dolar untuk biaya hukum karena pembelian perusahaan rintisan miliknya, Frank, yang gagal seharga US$175 juta.
Javice menjual Frank kepada JPMorgan pada tahun 2021, menjanjikan bank tersebut akses kepada empat juta pelanggan mudanya untuk menawarkan rekening bank dan kartu kredit. Ia ditangkap pada tahun 2023 atas tuduhan penipuan setelah bank menemukan bahwa ia telah memalsukan daftar pelanggan dan hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah pelanggan yang ia klaim.
Jaksa penuntut mengatakan bahwa ia sengaja membuat bukti palsu yang menunjukkan perusahaannya memiliki jutaan pelanggan yang sebenarnya tidak ada. Juri menyatakan dia bersalah atas empat tuduhan penipuan dan Javice dijatuhi hukuman lebih dari tujuh tahun penjara pada bulan September.
Ia mengajukan banding atas putusan tersebut dan telah lama mengklaim bahwa penuntutannya tidak adil. Setelah ditangkap, pengacara Javice berpendapat bahwa Departemen Kehakiman telah bersekongkol secara tidak pantas dengan JPMorgan untuk mengajukan kasus pidana terhadapnya.
"Pemerintah telah bekerja sama erat dengan [JPMorgan], menerima serangkaian dokumen yang telah dikurasi, akses ke saksi, dan saran mengenai target untuk panggilan pengadilan pihak ketiga," tulis pengacaranya saat itu, Alex Spiro, dalam memorandum Oktober 2023.
Selama persidangan tahun lalu, pengacaranya juga mengatakan bahwa ia dituntut secara tidak adil bersama dengan rekan eksekutifnya, Olivier Amar. Persidangan ganda yang efektif tersebut menyebabkan masing-masing eksekutif saling tuduh, sehingga mempengaruhi juri terhadap para terdakwa, kata para pengacara.
Bahkan setelah vonisnya, beberapa teman dan investor aslinya terus mendukungnya, termasuk CEO Apollo Global Management, Marc Rowan. Rowan adalah investor di perusahaan Javice dan merupakan salah satu dari sedikit saksi yang memberikan kesaksian untuk membelanya selama persidangan. Ia menulis surat kepada Hakim Alvin Hellerstein memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Javice masih memiliki banyak kontribusi untuk masyarakat.
Awal tahun ini, JPMorgan menggugat sebuah yayasan yang dikendalikan oleh Rowan untuk mencoba mendapatkan kembali sebagian uang yang diperolehnya dari kesepakatan Frank. Menurut gugatan tersebut, Rowan dan investor lain di Frank menolak untuk mengembalikan dana yang diperoleh setelah Javice dinyatakan bersalah secara pidana. Yayasan Rowan dan JPMorgan menyelesaikan gugatan tersebut tanpa mengungkapkan persyaratannya.
Rowan juga dekat dengan anggota pemerintahan Trump dan baru-baru ini diangkat sebagai anggota Dewan Perdamaian, sebuah upaya internasional untuk menjanjikan miliaran dolar untuk membangun kembali Jalur Gaza, bersama dengan Steve Witkoff, Marco Rubio, dan Jared Kushner.
Javice masih menghadapi kasus perdata di Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan pertempuran hukum yang berkelanjutan dengan JPMorgan terkait apa yang disebutnya sebagai tagihan hukum yang berlebihan yang mencapai US$74 juta dan termasuk biaya untuk krim penghilang selulit dan US$530 untuk permen karet.
(fsd/fsd) Add as a preferred
source on Google
