Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 senilai Rp49,8 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Secara tren, kata Purbaya, usulan pagu fiskal 2027 ini sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga (K/L) perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” ujarnya.
Jika dirinci berdasarkan fungsi, alokasi terbesar diusulkan untuk fungsi pelayanan umum, yakni mencapai Rp45,519 triliun. Sementara fungsi pendidikan diusulkan sebesar Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Anggaran tersebut nantinya akan disalurkan melalui lima program utama Kemenkeu untuk menyokong berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Purbaya juga memaparkan kinerja positif dan fundamental ekonomi domestik sepanjang tahun 2026 yang dinilai tetap solid di tengah gejolak global.
Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di level 5,61 persen dengan inflasi yang terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara telah menyerap Rp1.365,4 triliun atau melonjak 34,4 persen (yoy).
Adapun pembiayaan terealisasi sebesar Rp379,4 triliun dengan tetap mengendalikan defisit dan utang pada batas aman, serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Dari sisi tata kelola internal, Kemenkeu mencatatkan peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada tahun 2024 menjadi 4,7 dari skala 5 pada tahun 2025.
Kemenkeu juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015.
"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," tuturnya.
Baca juga: Kementerian UMKM usul tambah anggaran Rp1,5 T perkuat program di 2027
Baca juga: BKPM usul tambah anggaran Rp578 miliar pacu investasi di 2027
Baca juga: Menteri PU: Pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027 Rp98,47 triliun
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Secara tren, kata Purbaya, usulan pagu fiskal 2027 ini sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga (K/L) perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” ujarnya.
Jika dirinci berdasarkan fungsi, alokasi terbesar diusulkan untuk fungsi pelayanan umum, yakni mencapai Rp45,519 triliun. Sementara fungsi pendidikan diusulkan sebesar Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Anggaran tersebut nantinya akan disalurkan melalui lima program utama Kemenkeu untuk menyokong berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Purbaya juga memaparkan kinerja positif dan fundamental ekonomi domestik sepanjang tahun 2026 yang dinilai tetap solid di tengah gejolak global.
Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di level 5,61 persen dengan inflasi yang terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara telah menyerap Rp1.365,4 triliun atau melonjak 34,4 persen (yoy).
Adapun pembiayaan terealisasi sebesar Rp379,4 triliun dengan tetap mengendalikan defisit dan utang pada batas aman, serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Dari sisi tata kelola internal, Kemenkeu mencatatkan peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada tahun 2024 menjadi 4,7 dari skala 5 pada tahun 2025.
Kemenkeu juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015.
"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," tuturnya.
Baca juga: Kementerian UMKM usul tambah anggaran Rp1,5 T perkuat program di 2027
Baca juga: BKPM usul tambah anggaran Rp578 miliar pacu investasi di 2027
Baca juga: Menteri PU: Pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027 Rp98,47 triliun
