Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6).
Tito menegaskan, data yang dihasilkan melalui sensus menjadi elemen penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
“Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito dalam keterangan tertulis.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran terkini dan menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat.
Data tersebut nantinya menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, sehingga dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Selain mendukung kebijakan nasional, sensus ekonomi juga dinilai memberi manfaat langsung bagi daerah. Melalui data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayah sekaligus menjadikannya dasar dalam menyusun program pembangunan.
Tito menambahkan, pengumpulan data akan dilakukan petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” ujarnya.
Karena itu, Tito mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala BPS di wilayah masing-masing demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, penandatanganan SEB menjadi pijakan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal, termasuk data di kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, minimnya dukungan terhadap sensus berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat dan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” kata Tito.
Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas. []
