JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah gencar meluncurkan sejumlah program pendidikan: Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolan Nasional Terintegrasi (SNT).
Selain Sekolah Rakyat yang lebih dulu diperkenalkan sebagai sekolah berasrama bagi anak dari keluarga miskin, juga telah hadir Sekolah Garuda.
Terbaru, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang disebut sebagai sekolah unggulan non-asrama dan akan tersebar di berbagai daerah.
Meski sama-sama mengusung tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, ketiga program tersebut sebenarnya lahir untuk menjawab persoalan yang berbeda.
Baca juga: Pemerintah Alokasikan Rp 60 Triliun untuk Bangun Sekolah Terintegrasi
SNT untuk ekonomi pas-pasan
Presiden Prabowo Subianto membuat Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kelas ekonomi hampir miskin, pas-pasan, dan cukup. Menurut Prabowo, anak-anak dari kelas ekonomi tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah.
"Mereka tidak miskin ekstrem, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan," kata Prabowo dikutip dari akun YouTube Setpres, Rabu (22/10/2025).
Meski fasilitas sama dengan Sekolah Rakyat, Prabowo menegaskan Sekolah Integrasi nantinya tidak menerapkan sistem asrama dan anak-anak tetap pulang ke rumah masing-masing usai sekolah.
Baca juga: Pemerintah Akan Bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi
Maka dari itu, pemerintah menyediakan bus antar-jemput untuk anak-anak tersebut.
Prabowo pun menargetkan Sekolah Integrasi bisa mulai ada pada tahun 2026.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memulai pembahasan pembentukan Sekolah Terintegrasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah Terintegrasi itu rencananya dibuat untuk anak usia sekolah yang berasal dari desil 3, 4, 5 atau anak dari keluarga ekonomi hampir miskin, pas-pasan, dan cukup.
Berbeda dengan Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang umumnya menggunakan konsep asrama, SNT dirancang sebagai sekolah unggulan non-asrama.
DOK. Kemenkop Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Tata Kelola Pemerintahan Dirgayuza Setiawan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tak ingin ada kriminalisasi hukum.
Program ini lahir dari persoalan ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah yang masih terjadi hingga kini.
Selama bertahun-tahun, sekolah-sekolah unggulan cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara banyak daerah masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Melalui SNT, pemerintah ingin menghadirkan sekolah berkualitas tinggi yang tersebar di berbagai daerah sehingga siswa tidak harus berpindah kota untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.