JAKARTA, KOMPAS — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 343 miliar untuk membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar rencana pembangunan tersebut ditunda dan anggaran tambahan itu diprioritaskan untuk memperkuat program Pembinaan Ideologi Pancasila.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026), mengatakan, berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, BPIP memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 141 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 131 miliar digunakan untuk belanja operasional BPIP, sedangkan sekitar Rp 10 miliar dialokasikan untuk program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Oleh karena itu, BPIP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 370,4 miliar dalam APBN 2027. Tambahan anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung program dukungan manajemen sekitar Rp 131,1 miliar, serta program PIP sekitar Rp 239,3 miliar.
"Pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh kerendahan hati, perkenankan kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 370,4 miliar," ujar Yudian.
Namun, tidak berhenti pada usulan tambahan anggaran tersebut, Yudian juga mengungkapkan rencana BPIP membangun Pusdiklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pembangunan pusdiklat yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas sekitar 7 hektar itu ditaksir menelan anggaran sebesar Rp 343 miliar.
“Saat ini, kami juga memiliki kebutuhan untuk tempat pelaksanaan diklat PIP,” ucap Yudian.
Yudian mengatakan, pusdiklat tersebut akan difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP bagi pejabat pemerintah di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sekitar 20.767 orang.
Selain itu, fasilitas tersebut juga akan digunakan sebagai pusat pelatihan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional yang memerlukan lapangan serta ruang pendidikan dan pelatihan. Potensi pesertanya mencapai tiga pasang calon dari setiap provinsi di Indonesia atau sekitar 228 orang.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta agar rencana pembangunan Pusdiklat PIP senilai Rp 343 miliar ditunda. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, menilai tambahan anggaran BPIP semestinya diprioritaskan untuk memperkuat program pembinaan ideologi Pancasila sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“BPIP mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan senilai Rp 343 miliar. Tadi telah disampaikan kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Nilai ini setara sekitar 67 persen dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan dan bahkan lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila yang diusulkan,” ujar Rieke.
Menurut dia, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP memang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tetapi tidak secara spesifik mengatur pembangunan kawasan fisik baru.
“Kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan BPIP senilai 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, analisis biaya dan manfaat, serta evaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan milik negara yang sekarang telah tersedia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rieke juga menyoroti komposisi anggaran BPIP yang dinilai belum mencerminkan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Dari pagu indikatif sebesar Rp 141 miliar, sekitar Rp 131 miliar atau 92,9 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional kantor. Sementara itu, program PIP hanya memperoleh Rp 10 miliar atau sekitar 7,1 persen, yang seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan Paskibraka.
Di sisi lain, BPIP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 370,4 miliar, dengan Rp 239,3 miliar di antaranya dialokasikan untuk program PIP. Namun, Rieke menilai porsi terbesar dalam program tersebut justru diarahkan untuk hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan.
Adapun fungsi inti BPIP, seperti pengkajian kebijakan, standardisasi materi, penyelarasan regulasi, serta pengukuran dan evaluasi, hanya memperoleh sekitar 30,6 persen dari usulan anggaran program tersebut.
Kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan BPIP senilai 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, analisis biaya dan manfaat, serta evaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan milik negara yang sekarang telah tersedia.
Karena itu, Rieke meminta Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengevaluasi keseluruhan usulan program dan anggaran BPIP dengan menerapkan prinsip money follow mandate.
“Dengan demikian anggaran negara benar-benar digunakan untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila, bukan sekadar membiayai pertumbuhan organisasi dan belanja birokrasi. Sebanyak 92,9 persen anggaran BPIP untuk birokrasi, 7,1 persen untuk pembinaan ideologi. Saatnya anggaran negara kembali pada amanat Pancasila,” tuturnya.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XIII DPR tidak setuju terhadap usulan tambahan anggaran BPIP tersebut karena keterbatasan fiskal dan pertimbangan efisien anggaran. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara yang memimpin rapat, tetap meminta BPIP untuk memperbaiki dan mengkaji ulang usulan penambahan anggaran. Setelah itu, akan dilakukan kembali pembahasan oleh Komisi XIII DPR.
"Jadi, kan, saya sudah sampaikan tolong bicarakan langsung rincian, kalau hanya angka, ya akhirnya terselubung lagi. Kami minta untuk kemudian diperbaiki dan akan didiskusikan kembali," kata Dewi.
