Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.
Hal itu disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026). Bahlil menuturkan dana tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.
Dia juga meminta bantuan dari DPR RI untuk ikut memetakan daerah mana saja yang sekiranya membutuhkan kompor listrik. Kendati demikian, Bahlil belum memerinci berapa unit kompor listrik yang disediakan dari total anggaran tersebut.
"Ini kita juga butuh bantuan DPR. Kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah mana saja, agar kita sinkronisasi," ucap Bahlil.
Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik. Namun, Bahlil tak memerinci anggaran itu untuk konversi berapa unit.
Kementerian ESDM mengajukan pagu indikatif sebesar Rp27,33 triliun untuk 2027. Angka itu naik dibandingkan anggaran Kementerian ESDM pada 2026 yang sebesar Rp21,67 triliun.
Adapun, dari total pengajuan pagu anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun itu, Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi unit dengan alokasi terbesar, yakni Rp11,33 triliun atau sekitar 41,4% dari total pagu.
Anggaran ini antara lain digunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur gas bumi seperti Pipa Gas Dusem Rp3,95 triliun, jaringan gas (jargas) Rp5,21 triliun, Pipa Gas Semarang–Jogja–Solo Rp702,38 miliar, Pipa Gas Cirebon–Bandung Rp577,56 miliar, hingga Infrastruktur konkit petani Rp158,5 miliar.
Pos terbesar kedua ditempati Ditjen Ketenagalistrikan dengan pagu Rp10,46 triliun atau sekitar 38,3% dari total anggaran. Sebagian dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah melalui program Listrik Desa senilai Rp9,75 triliun dan pembangunan bantuan pasang baru listrik (BPBL) Rp520 miliar.
Sementara itu, Ditjen EBTKE memperoleh anggaran Rp1,81 triliun atau sekitar 6,6% dari total pagu. Anggaran tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Rp58,58 miliar, program konversi motor listrik Rp635,2 miliar, dan kompor listrik Rp815,6 miliar.
Di luar tiga unit utama tersebut, alokasi anggaran lainnya meliputi BPSDM ESDM Rp881,43 miliar, Badan Geologi Rp749,49 miliar, Ditjen Mineral dan Batu bara Rp702,53 miliar, dan Sekretariat Jenderal ESDM Rp532,75 miliar.
Lalu, BPH Migas Rp474,43 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, BPMA Rp105,31 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM Rp86,38 miliar, dan Setjen Dewan Energi Nasional Rp78,6 miliar.
Baca Juga
- Prabowo Perintahkan Kemendikti Saintek Genjot Riset PLTS hingga Kompor Listrik
- Prabowo Resmi Izinkan BLU Impor Minyak, BBM, dan LPG
- Peluang dan Tantangan Konversi LPG ke CNG di Tengah Tekanan Subsidi Energi
