Grid.ID – Kawasan Patung Kuda, Monas, mendadak memerah oleh almamater mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 15 Juni 2026. Di tengah riuhnya orasi, perhatian publik tertuju pada deretan poster kreatif bin pedas yang dibawa oleh massa aksi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Membawa semangat #TataUlangIndonesia, para mahasiswa ini mengungkapkan rasa "muak" mereka melalui visual dan untaian kata yang provokatif. Poster-poster tersebut tidak hanya menjadi penghias aksi, tetapi juga menjadi pesan visual yang lugas mengenai kegelisahan generasi muda saat ini.
Kritik Tajam Lewat Poster Kreatif
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa poster yang mencolok di antaranya bertuliskan kritik keras terhadap institusi kepolisian dan jalannya demokrasi. Salah satu poster bertuliskan "POLRI BUDAK OLIGARKI" dan "UU KILAT HASIL MENJILAT" yang disertai ilustrasi figur aparat dengan wajah yang dimodifikasi.
Tak berhenti di situ, isu militerisme juga menjadi sorotan utama. Sebuah poster hitam besar bertuliskan "STOP MILITERISME! DEMOKRASI BUKAN BARAK!" dibentangkan tinggi-tinggi, menegaskan penolakan mahasiswa terhadap keterlibatan militer dalam ranah sipil.
Ada juga pesan dalam bahasa Inggris yang cukup menohok: "THE WORKERS AND FARMERS OF THIS COUNTRY ARE SMARTER THAN THE GOVERNMENT" (Buruh dan petani di negeri inilebih pintar daripada pemerintah). Selain itu, spanduk putih panjang dengan tulisan cat semprot berbunyi "SEKUMPULAN PENJILAT PRABOWO GIBRAN" menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan pihak elit.
Sampaikan 6 Tuntutan Utama
Di balik poster-poster kreatif tersebut, Aliansi BEM Universitas Bung Karno secara resmi mengusung enam tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka:
1. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mendesak penghentian sementara dan evaluasi total terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Peninjauan UU Polri: Menolak pasal-pasal dalam UU Polri yang dianggap mengancam supremasi sipil.
3. Tegakkan Supremasi Sipil: Menuntut penghentian militerisme di institusi sipil.
4. Stabilitas Ekonomi: Meminta pemerintah mengambil langkah nyata untuk menjaga nilai tukar Rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
5. Pendidikan Inklusif: Menjamin hak pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat.
6. Koreksi Harga BBM: Mendesak peninjauan kembali kenaikan harga BBM yang sangat membebani masyarakat kecil.
Aksi yang berlangsung tertib namun panas ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Hingga sore hari, massa mahasiswa UBK tetap bertahan, menuntut agar aspirasi dan tuntutan mereka segera didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak Istana. (*)
Artikel Asli
