HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ma’REFAT Institute bersama Forum Alumni Sekolah Pemikiran Bung Hatta (FA-SPBH) dan Book Club Alumni SPBH-1 kembali menggelar program “Membaca Kembali Bung Hatta” seri ke-19 pada Minggu, 14 Juni 2026.
Diskusi yang mengangkat tema “Tuntutan Kemerdekaan Indonesia” tersebut berlangsung di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT, Kota Makassar, mulai pukul 14.00 Wita.
Kegiatan ini menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Muhammad Ilham Alimuddin, S.E., M.Si, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama STIE Tri Dharma Nusantara yang juga mahasiswa Program Doktoral Pascasarjana Universitas Hasanuddin, serta Dr. Ir. Reza Asra, S.TP., M.P., dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan Pembina Komunitas Literasi Anak Bangsa (KLAB) Kabupaten Sidrap.
Dalam pemaparannya, Ilham Alimuddin mengulas pandangan Bung Hatta terhadap sikap Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagian kelompok Sosial-Demokrat yang menilai Indonesia belum layak merdeka. Menurut mereka, bangsa Indonesia dianggap belum matang dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun administrasi. Tingginya angka buta huruf dan terbatasnya tenaga ahli kerap dijadikan alasan untuk menunda kemerdekaan.
Namun, Bung Hatta menolak logika tersebut. Ilham menjelaskan bahwa Hatta memandang argumen “belum matang” bukan sebagai penilaian objektif, melainkan instrumen politik yang digunakan untuk mempertahankan kolonialisme.
“Jika kemerdekaan harus menunggu kematangan yang ditentukan penjajah, maka bangsa terjajah tidak akan pernah dianggap siap. Standar kematangan yang digunakan Belanda bersifat subjektif dan sengaja diciptakan untuk mendelegitimasi tuntutan kemerdekaan,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, Bung Hatta juga melihat sejarah panjang perlawanan rakyat Indonesia sebagai bukti bahwa keinginan untuk merdeka telah tumbuh secara kolektif jauh sebelum lahirnya organisasi politik modern. Perjuangan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan berbagai gerakan perlawanan lainnya menunjukkan bahwa semangat membebaskan diri dari penjajahan telah mengakar kuat dalam kesadaran rakyat.
Sementara itu, Reza Asra mengulas pemikiran Bung Hatta mengenai solidaritas internasional. Menurutnya, Hatta menilai solidaritas antarbangsa kerap berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan nasional masing-masing negara.
.“Banyak Partai Buruh dan Partai Sosialis di Eropa mengaku mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. Namun ketika kepentingan ekonomi negaranya terancam, dukungan itu melemah bahkan hilang. Solidaritas sejati justru diuji ketika seseorang atau sebuah bangsa harus mengorbankan kepentingannya sendiri,” kata Reza.
Dari pengalaman tersebut, lanjut Reza, Bung Hatta menyimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada dukungan kaum sosialis Eropa maupun kekuatan internasional lainnya.
“Walaupun ada dukungan dari sebagian kalangan progresif Barat, nasib Indonesia pada akhirnya harus ditentukan oleh perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Karena itu, fokus Bung Hatta bergeser dari harapan terhadap solidaritas internasional menuju pembangunan kekuatan nasional yang mandiri,” tegasnya.
Reza menambahkan bahwa Bung Hatta tidak hanya mengajarkan pentingnya kemerdekaan, tetapi juga kemandirian intelektual dan politik.
“Bangsa Indonesia tidak boleh menggantungkan cita-cita kemerdekaannya pada janji solidaritas pihak luar. Dukungan itu bisa berubah sewaktu-waktu ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan mereka sendiri,” lanjutnya.
Pada sesi tanggapan, salah seorang peserta menyoroti standar kematangan politik yang digunakan Belanda untuk menilai kelayakan Indonesia merdeka.
Menurutnya, jika standar kolonial tersebut dianggap subjektif, maka perlu dipertanyakan standar kematangan objektif seperti apa yang ditawarkan Bung Hatta.
Peserta tersebut menilai bahwa identifikasi terhadap standar kematangan versi Bung Hatta penting dilakukan agar dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kelayakan Indonesia sebagai bangsa merdeka, baik dalam konteks sejarah maupun kondisi saat ini.
Menanggapi hal tersebut, para pemantik mengutip pandangan Bung Hatta yang menegaskan bahwa pihak yang paling berhak menentukan kematangan suatu bangsa adalah bangsa itu sendiri, bukan penjajah ataupun kekuatan eksternal.
Dalam pandangan Hatta, suatu bangsa tidak membutuhkan “hakim” dari luar untuk menentukan layak atau tidaknya memperoleh kemerdekaan. Pengakuan internasional maupun lembaga-lembaga dunia tidak boleh menjadi penentu utama bagi hak sebuah bangsa untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.
Diskusi yang berlangsung hingga pukul 16.00 Wita itu ditutup dengan sesi refleksi bersama. Seperti seri-seri sebelumnya, kegiatan ini dihadiri peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara, aktivis lingkungan, akademisi, mahasiswa, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (*)
