Yogyakarta, tvOnenews.com - Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa belakangan terakhir ini semakin menguat di sejumlah wilayah Yogyakarta.
Menanggapi fenomena tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun pelaksanaannya, harus mengedepankan ketertiban dan tidak merusak fasilitas publik.
Menurutnya, masyarakat berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan sosial.
"Demonstrasi kan hak dan memberitahu kepolisian, ya lakukan saja yang penting jangan merugikan publik. Jangan merusak, tertib lah, silakan saja nggak ada masalah," kata Sultan, Senin (15/6/2026).
Gelombang aksi unjuk rasa di Yogyakarta telah berlangsung sejak Sabtu (13/6/2026). Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan dirinya dalam 'Aliansi Rakyat Memanggil' menggelar demontrasi di Simpang Tiga Gejayan dengan menyampaikan 10 tuntutan.
Demontrasi berlanjut pada Senin (15/6/2026) ini. Massa yang berasal dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melakukan long march dari Kantor LKBH FH UII menuju gedung DPRD DIY dan berakhir di Titik Nol Yogyakarta.
Dalam penyampaian aspirasi ini, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, FH UII, Muhammad Radin Nabil Akbar menyebutkan, ada enam tuntutan khususnya menyoroti soal perekonomian Indonesia. Mulai dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang menimbulkan efek domino ke berbagai lini.
"Terkait melemahnya nilai tukar rupiah ini kan akhirnya memberikan efek domino dan berpengaruh pada meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dapat dilihat, bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi pertalite saat ini," kata Radin.
Adapun, tuntutan lainnya menyoroti tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, naiknya bahan pokok.
Massa juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kualitas jangkauan sistem, tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara, perbaikan pola komunikasi pemerintah. Serta, menuntut kejelasan proses Reformasi Polri dan menghentikan militerisme di ranah sipil.
"Saya harap dewan atau pihak pemerintah bisa mendengar tuntutan kami siang hari ini. Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini, banyak buruh atau pekerja di PHK. Namun, pemerintah malah memperlebar kekuasaan kepolisian dan TNI," ucap Radin. (scp/buz).
