Komisi VI DPR Sebut Penyesuaian Harga Pertamax Dilakukan dengan Pertimbangkan Kondisi Masyarakat

Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan penyesuaian harga Pertamax sebagai bahan bakar minyak nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, sementara pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli.

Andre menegaskan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan mayoritas masyarakat dan tetap berkomitmen memberikan perlindungan di tengah dinamika ekonomi global.

“Pemerintah hingga saat ini tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi sebagai bentuk komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global,” ungkapnya.

Ia menjelaskan sekitar 77 hingga 80 persen konsumsi bensin kendaraan di Indonesia masih menggunakan BBM bersubsidi, terutama Pertalite, sedangkan sekitar 20 hingga 23 persen menggunakan BBM nonsubsidi.

Menurut Andre, harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia dan perkembangan geopolitik internasional sehingga penyesuaian harga dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Harga BBM nonsubsidi tidak bisa terus ditahan karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia, namun pemerintah tetap memperhatikan kepentingan rakyat dalam menentukan harga yang berlaku,” katanya.

Saat ini harga Pertamax (RON 92) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menjadi Rp16.250 per liter setelah naik Rp3.950 dari sebelumnya Rp12.300 per liter sejak 10 Juni 2026.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak berubah dengan Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar bertahan di Rp6.800 per liter.