JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong adanya sanksi tegas untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai standar.
Sanksi tegas tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Memberikan sanksi secara transparan dan akuntabel bagi SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan tersebut," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Komnas HAM Minta Program MBG Tidak Hanya Fokus pada Kuantitas Penerima Manfaat
Komnas HAM menilai pentingnya mitigasi risiko keracunan pangan melalui penerapan standar keamanan pangan yang konsisten.
Langkah tersebut meliputi percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh SPPG, penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengelolaan sampah makanan yang layak, dan peningkatan jumlah petugas terlatih.
Komnas HAM juga mendorong penguatan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam program MBG.
Baca juga: Komnas HAM: MBG Akan Lebih Tepat Bila Fokus ke Daerah 3T dan Kelompok 3B
Dalam kesempatan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan penerima manfaat MBG difokuskan terlebih dahulu kepada kelompok khusus yang membutuhkan intervensi gizi.
"Penerapan MBG akan lebih efektif dan tepat guna bila difokuskan kepada kelompok khusus atau targeted groups seperti masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD) yang sangat membutuhkan pemberian makanan bergizi," ujar Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing.
Baca juga: Komnas HAM: Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM di Pelaksanaan Program MBG
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu mengubah orientasi program dari sekadar mengejar jumlah penerima manfaat menjadi memastikan kualitas gizi yang diterima masyarakat.
"Memastikan penyelenggaraan MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas penerima, tetapi lebih fokus pada pemenuhan kualitas gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat, termasuk penyediaan informasi yang transparan mengenai kandungan gizi pada setiap menu MBG," ujar Uli.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
