Belakangan ini begitu banyak informasi datang dari pemerintah yang membuat publik sampai mengernyitkan alis. Silih berganti informasi mengejutkan dan membikin lelah.
Masih lekat dalam ingatan akan pernyataan Presiden pada pertengahan Mei lalu, tentang orang desa tidak pakai dollar AS. Bagi sebagian orang, mengaitkan pelemahan nilai rupiah dengan pernyataan masyarakat desa yang tidak pakai dollar tidak semestinya keluar dari ucapan seorang pemimpin negara.
Hal itu pun lantas memicu reaksi publik dengan beragam bentuk. Banyak komentar sinis dan marah, meskipu ada juga menyikapi santai dan memberi reaksi kritik bernada lucu-lucuan.
Belum selesai keriuhan soal itu, keluar lagi pernyataan dari presiden soal masyarakat tidak bermimpi bisa kaya raya, hanya ingin bisa hidup layak, bisa makan dengan baik, dan bisa berobat jika sakit. Pernyatan itu dikeluarkan presiden dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 Mei 2026. Pernyataan itu juga kembali menuai reaksi heboh publik. Isinya kebanyakan respons negatif.
Masih dalam bulan yang sama, seusai kunjungan dari Perancis, presiden Prabowo meminta masyarakat Indonesia belajar bahasa Perancis. Sontak kehebohan kembali terjadi.
Selain presiden, jajaran menteri juga sering memberikan pernyataan kontroversi dan seringkali menyiratkan ketidakpekaaan sosial.
Terbaru Juni 2026, media sosial kembali diramaikan dengan postingan tentang ‘jilatludahsendiri’. Di mana tahun 2015, sebuah partai mengkritik bagaimana dahulu nilai dollar menembus angka Rp 14.000 dikatakan sebagai ‘kegagalan pemerintah’ dalam mempertahankan momentum pertumbuhan Indonesia. Warganet pun kini membandingkan dengan nilai dollar saat ini yang menembus angka Rp 18.000.
Terkait hal itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa naiknya nilai dollar dan pelemahan rupiah terjadi karena masih terpengaruh ekskalasi geopolitik Timur Tengah. Hal itu, ditanggapi beragam oleh warganet dan sebagian besar menggunakan kata kunci ”jilatludahsendiri”.
Terakhir, dan paling segar, adalah viralnya penutupan/penghadangan aparat terhadap para pengunjuk rasa pertengahan Juni ini.
Komunikasi adalah jembatan antara kepemimpinan dan kepercayaan rakyat.
Jika diamati, maka sepanjang ‘perang’ informasi di medsos itu, nyaris presiden tidak muncul muncul menjadi ‘lilin yang menerangi’ atau menjdi ‘penenang’. Pernyataan-pernyataan pemerintah, baik secara langsung oleh kepala negara ataupun yang diwakilkan, kerap memperuncing kehebohan dan biki publik tak empatik.
Muncul sejumlah tanya, sebenarnya model komunikasi seperti apa tercipta antara pemerintah dan rakyatnya sekarang ini? Karena saat kabar dari pemerintah datang, menjadi viral, bertahan sekian lama di dunia digital. Kabar itu lalu hilang begitu saja tanpa kejelasan sikap dari pemerintah dan berganti dengan kabar-kabar menghebohkan lainnya.
Jika memang lahirnya kontroversi demi kontroversi itu adalah bagian dari gaya komunikasi pemerintah ke rakyatnya, lantas mengapa dan untuk apa itu semua dilakukan?
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang Maulina Pia Wulandari mengatakan gaya komunikasi sangat penting dalam hubungan pemerintah dan rakyatnya. “Sebab, dalam prinsip kepemimpinan, komunikasi adalah jembatan antara kepemimpinan dan kepercayaan rakyat,” katanya, Senin (15/06/2026).
Menurut Pia, gaya komunikasi adalah kekuatan seorang pemimpin. Disiplin komunikasi adalah kepercayaan. Sedangkan kepercayaan adalah legitimasi, dan legitimasi adalah fondasi kepemimpinan. ”Jadi, komunikasi oleh pemimpin kepada rakyatnya itu sangat penting karena merupakan fondasi,” katanya.
Ia melihat pemerintah (presiden) sekarang ini memiliki empat gaya komunikasi pada masyarakat. Pertama, high context personalistic communication, yaitu komunikasi bertumpu pada persona pribadi, spontan, intuitif dan ekspresif. Kekuatan model komunikasi ini adalah terlihat autentik, membangun kedekatan emosional, menginspirasi dan memobilisasi massa. Risikonya adalah pesan dibangun sering inkonsisten, potensi menimbulkan kontroversi cukup tinggi, menimbulkan interpretasi beragam di masyarakat.
Gaya komunikasi kedua, militaristic-command communication style. Gaya komunikasi ini memiliki kekuatan punya ketegasan, efektif untuk konsolidasi dan eksekusi kebijakan. Risikonya, sering dipersepsi antikritik, menimbulkan jarak dengan masyarakat, kurang dialogis, dan memicu resistensi publik.
Gaya komunikasi ketiga, populist symbolic communication. Gaya komunikasi ini mengandalkan simbol nasionalisme, retorika rakyat, dan kedekatan emosional. Kekuatan gaya ini adalah membangun identitas kolektif, meningkatkan legitimasi simbolik, dan efektif untuk narasi persatuan. Sedangkan kelemahannya adalah ekspektasi publik sangat tinggi, populisme bisa berubah jadi kekecewaan, dan rentan politisasi simbol.
Dan, gaya komunikasi pemerintah keempat adalah pragmatic-adaptive communication. Komunikasi ini fleksibel, negosiatif, dan berorientasi pada hasil dan stabilitas. Adapun risiko gaya komunikasi ini dapat dipersepsi oportunistik, kurang kompetensi narasi, dan menimbulkan kebingungan publik terhadap arah kebijakan. Hal ini misalnya terlihat dari komunikasi pemerintah dengan AS selama ini, di mana terlihat pemerintah kita sangat negosiatif dalam beberapa isu.
“Hanya saja, kita cenderung melihat komunikasi pemerintah ke masyarakat lebih banyak melalui menteri atau orang-orang terdekatnya. Ada baiknya, presiden sesekali tampil berkomunikasi secara resmi (kenegaraan) untuk menanggapi hal-hal penting yang menjadi perhatian bersama. Ini akan mengurangi kritik bahwa pemerintah tidak mau berkomunikasi dengan masyarakatnya. Dan memberikan kesan bahwa presiden hadir untuk rakyat,” kata Pia.
Dari empat gaya komunikasi pemerintah itu, menurut Pia, tampak bagi masyarakat bahwa komunikasi ‘tak langsung’ pemerintah selama ini cenderung tidak konsisten, kurang empatik, dan reaktif menimbulkan dampak psikologis berlapis pada publik.
Menurut Pia, tiga dampak psikologis utama bisa dirasakan masyarakat terkait ketidakkonsisten komunikasi ala pemerintah, yaitu menimbulkan erosi kepercayaan, sikap sinis politik, dan kelelahan emosional. Erosi kepercayaan menyebabkan dukungan pada kebijakan pemerintah menurun, sikap sinis politik masyarakat menyebabkan partisipasi politik menurun, dan kelelahan emosional menyebabkan kepedulian publik menurun.
Yuni Lasari, dosen komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, menambahkan bahwa nyaris tidak terciptanya ‘komunikasi’ antara pemerintah dan rakyat terlihat dari aliran informasi searah dari pemerintah. Umpan balik dari masyarakat kadang ditanggapi, dan lebih banyak tidak.
“Jika memang ruang komunikasi dan diskusi itu tidak tercipta, maka mari kita ciptakan ruang-ruang itu sendiri dengan komunitas, rekan-rekan sejawat, atau dengan siapa saja yang bisa. Hal itu yang akan ‘menjaga kewarasan’ kita di tengah gempuran informasi yang tidak ada ujungnya ini. Informasi di mana terkadang hanya hoaks yang justru menyesatkan. Itu sebabnya, penting untuk berkomunikasi dengan orang lain demi menjernihkan pikiran dan menyaring informasi yang terus datang,” katanya.
Nah, bagaimana kalau menurut Anda?
