JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat suara soal salah satu tuntutan demo mahasiswa yang mendesak program Makan Bergizi Gratis dihentikan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan dirinya selaku pimpinan BGN hanya menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kalau kami, ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya, itu saja," kata Arumsari, di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Arumsari, demonstrasi adalah hak setiap warga negara.
Baca juga: Massa Demo Mahasiswa di Depan DPR Bubar, Jalan Gatot Subroto Kembali Lancar
Dia pun tidak masalah dengan isi tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.
"Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah," ujar dia.
Arumsari menegaskan dirinya dan Trenggono hanya menjalankan tugas negara untuk mengelola dan memperbaiki MBG.
"Tapi, kalau saya, Pak Terenggono ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN," ujar dia.
Arumsari juga menilai MBG adalah program yang bertujuan baik.
Baca juga: Megawati Bela Demo Mahasiswa di Bundaran HI: Jangan Takut!
Sebab, memang situasi di Indonesia ini, masih banyak rakyat yang kekurangan gizi.
"Itu sudah kami lihat datanya pun di Kementerian Kesehatan ada, dari mulai Ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada. Lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu," tutur dia.
Sebagai informasi, penghentian program MBG menjadi salah satu fokus tuntutan utama saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah mahasiswa lainnya menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.
Baca juga: Demo Mahasiswa Bekasi Sempat Memanas, Ketua DPRD Akhirnya Temui Massa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu agar menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemudian, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Lalu, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
