Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, hari ini, Senin (15/6/2026), menemui sejumlah pendemo dari organisasi Cipayung Plus yang menyuarakan isu nasional.
Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai peran dan fungsinya.
“Terkait dengan (tuntutan kenaikan harga) BBM itu kan sudah kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang nonsubsidi,” ujarnya.
Sejumlah tuntutan terhadap program atau kebijakan pemerintah pusat, menurutnya kewenangan pemerintah pusat yang menjawab.
Dia sepakat dengan tuntutan misalnya soal perbaikan Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbukti ada pencopotan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Terkait dengan perbaikan tata kelola dalam hal ini juga perbaikan MBG ke Persiden RI, saya sepakat. Karena kita ketahui bersama bahwa di BGN beberapa waktu lalu ada permasalahan yang sangat krusial, yang mana sampai ada pencopotan tiga pimpinan di BGN. Tentunya kami di DPRD juga mendukung kawan-kawan Cipayung Plus terkait dengan tuntutan yang mereka tuntut terkait dengan perbaikan pengelolaan MBG khususnya di Surabaya. Jadi seperti itu,” tuturnya.
Kemudian, dia menjamin semua tuntutan itu dicatat sekretariat untuk diproses lebih lanjut, untuk diteruskan ke DPR RI.
“Tentunya komunikasi kita akan bangun, dan teman-teman mahasiswa ini kan juga adik-adik kita semuanya. Kita juga bangun komunikasi dengan mereka terkait ke depan seperti apa,” ujarnya.
“Tentunya ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, baik itu ke DPR RI maupun ke Presiden, ya. Atau mungkin ke kabinet yang nanti yang ini,” katanya.
Sementaraz Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya yang juga menemui pendemo menyebut, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi.
“Mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial yang memiliki peran penting dalam mengingatkan seluruh penyelenggara negara. Aspirasi yang disampaikan secara tertib dan konstruktif tentu menjadi masukan yang berharga bagi perbaikan kebijakan publik,” tegasnya.
Terkait Program MBG, lanjutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program prioritas nasional itu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal berbagai program pemerintah, termasuk revitalisasi tata kelola MBG. Jika ditemukan kendala atau persoalan di lapangan, DPRD siap bersama masyarakat dan mahasiswa mendorong perbaikan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Diketahui, massa aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB lalu satu jam kemudian ditemui oleh Bahtiyar, Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno Sekretaris Komisi A, dan Azhar Kahfi Anggota Komisi A.(lta/saf/rid)
