Jakarta: Ketua DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif pada sektor infrastruktur guna menghadapi musim kemarau. Pasalnya, kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang pada 2026.
"Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi dampak di berbagai sektor," ujar Puan di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 15 Juni 2026.
Baca Juga :
Cegah Puso dan Gagal Panen, Pemkab Bekasi Lakukan Mitigasi KekeringanPemerintah diminta untuk mulai menyiagakan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga. Sekaligus memitigasi dampak kekeringan yang berpotensi memukul sektor pertanian serta kesehatan masyarakat.
Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Puan membeberkan bahwa sedikitnya sudah ada tiga kabupaten di Pulau Jawa yang mulai dilanda krisis air bersih cukup parah. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, di mana lebih dari 1.600 warga kini terdampak akibat menyusutnya ketersediaan air bersih.
Melihat kondisi tersebut, politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penanganan tidak boleh hanya mandek pada urusan penyaluran bantuan sosial air bersih semata. Pemerintah dituntut mulai memikirkan dan menyiapkan pembangunan infrastruktur jangka panjang yang berkelanjutan di wilayah terdampak.
"Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan dan membuat sumur resapan," jelas Puan.
Ilustrasi kekeringan. Foto: Dok. MGN.
Di sisi lain, Puan juga mendorong pemerintah untuk lebih masif menggencarkan sosialisasi mengenai langkah-langkah taktis dalam mengatasi kekeringan, terutama kepada sektor-sektor rentan seperti para petani yang produktivitasnya sangat bergantung pada pasokan air.
"Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya," ujar Puan.
Puan menambahkan bahwa keberadaan prediksi iklim yang sudah dirilis jauh-jauh hari sebelum puncak kemarau seharusnya menjadi momentum emas bagi negara. Khususnya untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat.
"Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang," ucap Puan.
