Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan program penyediaan kompor listrik bagi rumah tangga dengan daya di bawah 900 kVA sebagai tahap awal konversi dari kompor LPG ke kompor listrik untuk mendukung diversifikasi bauran energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Tahap Awal Menyasar Rumah Tangga Berdaya RendahBahlil mengatakan tahap awal program tersebut difokuskan pada masyarakat dengan kapasitas listrik di bawah 900 kVA agar dapat menjangkau warga di berbagai daerah, termasuk pedesaan.
“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ungkap Bahlil.
Ia menyampaikan jumlah unit kompor listrik yang akan disiapkan masih dalam pembahasan dan belum dapat dipastikan.
Menurut Bahlil, kepastian mengenai jumlah unit tersebut diperkirakan baru dapat diumumkan pada Agustus 2026.
Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional sehingga membebani pengeluaran devisa negara.
Ia menyebut devisa yang dikeluarkan setiap tahun untuk impor LPG mencapai sekitar Rp120 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp130 triliun seiring kondisi harga minyak dunia saat ini.
“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” ujar Bahlil.
Usulan Anggaran dan Latar Belakang ProgramUntuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Wacana pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya telah muncul pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat selama masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Di tengah lonjakan harga energi yang dipengaruhi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah melakukan transisi dari kompor gas ke kompor listrik.
Eddy menilai biaya transisi menuju kompor listrik lebih rendah dibandingkan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk impor LPG.
Ia juga menyoroti bahwa harga LPG sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan.
