Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi terkait jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN pun membuka peluang untuk mencoret siswa di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dari daftar penerima MBG.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah pengurangan jumlah penerima MBG ini dilakukan agar intervensi gizi yang dilakukan pemerintah dapat mencapai sasaran yang lebih spesifik dan efektif.
"Tujuannya bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," ucap Agustina kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026.
Dia menjelaskan, salah satu kelompok yang berpotensi dicoret dari penerima MBG adalah siswa dengan jenjang pendidikan SMA. Terutama, bagi mereka yang bersekolah di sekolah elit atau berasal dari keluarga mampu.
"Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya. Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi," tutur dia.
Agustina menyebut dari hasil perhitungan internal BGN, penghapusan tersebut dapat mengurangi jumlah penerima hingga 8 juta orang.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari refocusing itu, Nanik menyebut nantinya sekolah-sekolah kaya kemungkinan tidak akan menerima MBG lagi.
"Refocusing ini maksudnya adalah, apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," ucap Nanik kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juni 2026.
Nanik menjelaskan, BGN akan memfokuskan agar MBG diterima oleh penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan.
"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," jelas dia.
"Nah ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," sambung Nanik.
