jpnn.com, PALEMBANG - Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (15/6/2026) diwarnai aksi simbolis pengangkatan kartu merah yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui Aliansi Mahasiswa Sumsel, massa menyuarakan mosi tidak percaya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
BACA JUGA: Gus Lilur Minta Prabowo Copot Dirjen Djaka Utama, Begini Alasannya
Koordinator aksi Ilham menegaskan bahwa kartu merah tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepatuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program strategis nasional berjalan dengan anggaran besar. Namun, belum menunjukkan hasil yang optimal di lapangan.
BACA JUGA: Versi Idrus, Tuntutan Mahasiswa dan Ucapan Prabowo Punya Titik Temu
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti program MBG yang dinilai menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar dan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka menilai dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, termasuk pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga mengkritik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menyentuh aspek penguatan manajemen dan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara maksimal.
BACA JUGA: Pidato di Blitar, Megawati Bicara Harga Cabai dan Persahabatan dengan Prabowo
Tak hanya isu anggaran, mahasiswa turut menyoroti kondisi kelangkaan BBM bersubsidi yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Mereka mendesak pemerintah menjamin ketersediaan Pertalite dan Solar bagi masyarakat serta menolak kebijakan yang berpotensi menaikkan harga BBM.
"Kami mengirimkan kartu merah kepada Presiden sebagai bentuk peringatan bahwa suara masyarakat harus didengar. Jika tuntutan ini tidak dilanjuti kami siap meningkatkan konsolidasi gerakan," tegas Ilham di hadapan peserta aksi.
Aliansi mahasiswa memberi ultimatum 7×24 jam kepada pemerintah untuk merespons delapan tuntutan, di antaranya penolakan kenaikan BBM, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta penolakan UU Polri.
Massa juga menuntut peningkatan porsi anggaran bagi Sumsel sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
Setelah berunjuk rasa, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Sumsel untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi jika tuntutan tidak direspons. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati
