Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyampaikan langsung tuntutan aksi kepada Gibran.
"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres," kata Koordinator Aksi Muhammad Abdi Maludin usai pertemuan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Abdi menyebut tuntutan yang disampaikan terkait klaster fiskal dan pendidikan, yakni meminta pembekuan sementara pelaksanaan program MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah untuk diaudit transparansi. Kemudian mengalihkan efisiensi anggaran itu untuk mensubsidi biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau.
"Poin ketiga; Klaster hukum dan supremasi sipil. Ini mungkin saya singkat saja karena kawan-kawan kami ada di sana. Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu," ucapnya.
Kemudian, tuntutan klaster krisis moneter dan energi. Dia mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax karena menghancurkan daya beli domestik masyarakat.
"Apabila dalam waktu 5x24 jam paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pihak kedua melanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini. Maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik dan menerima yang telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan, kata dia, ada mahasiswa yang menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional.
"Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Almuktabar.
Dia mengatakan Wapres Gibran akan membawa hasil kajian mahasiswa ini ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Gibran akan meneruskan tuntuan para mahasiswa kepada Prabowo lewat mekanisme tertentu.
"Oh ya, tentu beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia," imbuhnya.
(tsy/fas)
