Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberhentikan selama masa libur sekolah.
Di momen itu, BGN melakukan audit secara menyeluruh di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola MBG.
"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," katanya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).
Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki secara perlahan tata kelola MBG sehingga penyaluran dapat lebih optimal ketika murid sekolah masuk kembali.
Di sisi lain, BGN tengah menyusun strategi untuk menekan anggaran yang salah satunya adalah memilah penerimaan manfaat di mana nantinya tidak semua murid mendapatkan program MBG.
Dia menjelaskan langkah tersebut tetap berpegang pada data-data dari ahli gizi seperti dari Kementerian Kesehatan. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan MBG dengan indikator kebutuhan gizi.
"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata dia.
Usulan itu sejalan dengan saran dari Komisi IX DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, jika program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak secara nasional, maka MBG seharusnya diperuntukkan kepada anak-anak yang kekurangan gizi.
"Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3, yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25-30 juta orang," jelasnya.
Dia menyebut dengan cakupan yang lebih terbatas dan terarah diperkirakan kebutuhan anggaran program tidak akan mencapai Rp200 triliun. Bahkan, anggaran sekitar Rp100 triliun dinilai sudah memadai.
Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya dapat menghemat APBN secara signifikan, tetapi juga memastikan manfaat program lebih efektif diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," jelasnya.
