REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dana pendidikan dapat diputus bulan Juli 2026. Sehingga, MK meminta pihak pemerintah dan DPR RI untuk membatasi jumlah ahli yang dihadirkan pada persidangan pekan depan.
Penyataan itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 untuk pemohon nomor 40/PUU-XXIV/2026, nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan nomor 55/PUU-XXIV/2026 di Ruang Rapat Pleno, Gedung I MK, Jakarta, Senin.
- Sudewo Didakwa Peras Calon Perangkat Desa di Pati Rp2,49 Miliar
- Geruduk Panggung Diskusi Budiman-Nusron Wahid di UGM, SEMA UGM: Mereka tak Layak Bicara Pancasila
- Bukan dari Gas Portable, Penyebab Kematian Satu Keluarga di Glamping Temanggung Terungkap
Berawal dari permohonan ahli dari pihak pemerintah/presiden yang mengajukan lebih dari tiga ahli untuk dimintai keterangan pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan pekan depan Selasa (23/6/2026). Namun permintaan itu tidak dikabulkan oleh Ketua MK Suhartoyo dan meminta jumlah ahli dari pemerintah disamakan dengan ahli dari DPR RI, yakni masing-masing tiga ahli untuk tiga perkara a quo.
“Dari (kuasa) presiden (ada ahli dihadirkan),” tanya Suhartoyo kepada kuasa hukum pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Ada yang mulia, setiap perkara dua ahli yang mulia,” kata Zulmansyah, selaku Direktur Litigasi dan Non Litigasi, Kementerian Hukum mewakili kuasa hukum pemerintah.
Mendengar jumlah saksi lebih dari tiga, Suhartoyo langsung memotong, dan mengingatkan soal waktu persidangan yang tidak memungkinkan untuk memeriksa empat saksi.
“Jangan, waktunya pak,” kata Suhartoyo mengingatkan, lalu diamini oleh kuasa hukum pemerintah.
Suhartoyo menyebut, hakim konstitusi berupaya menyelesaikan perkara tersebut paling lambat akhir bulan ini, sehingga tidak kehilangan isu dari apa yang menjadi permohonan para pemohon.
“MK akan menyelesaikan permohonan ini paling lambat akhir bulan ini. Sehingga bulan depan seharusnya sudah bisa diputus perkara. Sehingga tidak kehilangan isu apa yang menjadi permohonan provisi para pemohon. Meskipun tidak dalam konteks itu, kalau nanti semakin lambat juga,” terang Suhartoyo.
Kuasa hukum dari pemerintah mencoba menawar menjadi empat ahli, namun kembali ditolak Suhartoyo.
“Empat ahli yang mulia?” tanya Zulmansyah.
“Tiga, sama seperti DPR,” tugas Suhartoyo.
Setelah mendapat pemahaman, Suhartoyo menutup persidangan dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB. Diperkirakan sidang berlangsung lama, mengingat biasanya MK menggelar sidang mulai pukul 10.30 WIB.
“Oleh karena itu, kami jadwalkan Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB, kalau perlu sampai siang terkait permohonan sidang ini,” pungkas Suhartoyo.
