Aksi unjuk rasa mahasiswa terkait situasi negara akhir-akhir ini terus berlanjut. Sejumlah titik di Jakarta, seperti di kawasan Bendungan Hilir, Dukuh Atas, dan Gerbang Pancasila kompleks DPR, menjadi lokasi mereka menggelar aksi, Senin (15/6/2026).
Demonstrasi di ketiga titik ini menyuarakan hal yang senada, yaitu tuntutan Reformasi Jilid II di Indonesia. Tuntutan ini tak terlepas dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di sektor ekonomi, politik, dan hukum, yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax menjadi sorotan di sektor ekonomi. Imbas kenaikan harga BBM jenis tersebut, terjadi antrean panjang pembelian BBM bersubsidi hingga kehabisan stok ketika dibutuhkan rakyat yang seharusnya menggunakannya. Tidak sedikit pengguna jenis Pertamax beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas ekonomi kerakyatan, seperti tahu dan tempe. Bahan baku makanan yang lekat dengan kehidupan keseharian dan kesederhanaan serta pemenuhan gizi harus terimbas karena bahan bakunya impor dan mengikuti kurs mata uang dolar AS.
Selain itu, harga pupuk dan obat di sektor pertanian juga terimbas karena memiliki mekanisme serupa, pembelian bahan bakunya berdasarkan nilai tukar mata uang asing tersebut. Dua kondisi ini menjadi secuil contoh riil yang mereka gambarkan terkait situasi gerak ekonomi kecil yang terdampak melemahnya nilai rupiah atas dolar AS.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai merugikan banyak sektor, mulai dari gerak perekonomian yang terdampak, anggaran negara yang tersedot, mekanisme penunjukan pengelolaan yang dikuasai lingkaran elite, aparat, dan parpol, hingga menjadi lahan korupsi.
Permasalahan lain yang dikritisi mahasiswa adalah penempatan unsur TNI dan Polri ke ranah jabatan sipil, yang seharusnya sesuai kapasitas dan kompetensinya, seiring pengesahan UU TNI dan UU Polri. Tak hanya posisi jabatan publik, beberapa fungsi pekerjaan sipil diambil alih dengan penempatan unsur aparat keamanan tersebut di bidang seperti pertanian. Kondisi ini seolah melupakan tugas pokok dan fungsi utama keberadaan lembaga tersebut di bidang pertahanan negara dan penegakan hukum.
Beberapa hal ini dipandang para mahasiswa akibat dari buruknya roda pemerintahan negara yang dijalankan penguasa. Kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja ditambah parah dengan kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tidak mampu mengatasinya.
Terlebih lagi, kondisi ini dilihat kontradiktif dengan pola kerja pemerintah, seperti kunjungan pejabat ke luar negeri yang kelewat sering. Biaya anggaran perjalanan yang sering dilakukan ini cukup besar, tak sepadan dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini.
Akumulasi kekecewaan yang kian bertambah dari hari ke hari ini membuat situasi seperti gelinding bola salju. Krisis kepercayaan pun berjalan, memicu protes yang diinisiasi mahasiswa.
Beberapa titik aksi mahasiswa yang digelar di Jakarta ini diwarnai pembatasan ruang gerak oleh aparat kepolisian. Di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Semanggi, mahasiswa yang akan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dihadang polisi di sekitar Bendungan Hilir. Begitu juga sekelompok mahasiswa yang berada di kawasan Dukuh Atas saat hendak menuju Bundaran HI dibarikade polisi dan hanya bisa menggelar aksi di tepi jalan.
Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya juga ada yang menggelar aksi di Gerbang Pancasila di belakang Kompleks Parlemen RI. Di sini mereka meluapkan kemarahan atas situasi negara yang terjadi dan memandang DPR sebagai wakil rakyat tidak lagi berfungsi selayaknya trias politika di alam demokrasi.
Nada kekecewaan dalam spanduk, coretan, hingga pembakaran ban mereka lakukan. Namun, lagi-lagi upaya menyuarakan tuntutan ini terganjal gerbang besi dan semprotan pemadam api polisi. Bahkan, beberapa saat setelah mereka membubarkan diri, spanduk suara yang mereka ”titipkan” dengan cara dipasang di pagar belakang Kompleks Parlemen ini ”dibersihkan” polisi.
Pada akhirnya, keresahan-keresahan ini semakin tak didengarkan dengan adanya upaya pembatasan sehingga suara-suara mereka tak tersampaikan. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, legislatif, dan segenap instrumen aparat pada akhirnya akan terus berjalan dengan perjuangan mahasiswa di jalanan.
