Ketua BEM Institut STIAMI, Rizky, menegaskan bahwa DPR RI harus benar-benar menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Jika tidak, gelombang demonstrasi berpotensi semakin besar.
Pada Senin (15/6/2026), aksi mahasiswa berlangsung serentak di berbagai kota besar, mulai dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, hingga Makassar. Mereka membawa beragam tuntutan:, mulai daru menolak revisi UU Polri dan UU TNI, mengevaluasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga menyoroti pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM, serta masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di Jakarta, aksi digelar di sejumlah titik, termasuk depan Gedung DPR RI. Rizky menekankan bahwa masyarakat menitipkan aspirasi melalui DPR, namun jika lembaga legislatif gagal menjalankan tugasnya, jangan salahkan mahasiswa bila aksi berikutnya lebih besar.
"Kalau hari ini DPR tidak menjalankan tugasnya, jangan salahkan kami kalau gelombang masyarakat, gelombang mahasiswa, gelombang masyarakat sipil bakal lebih besar dari hari ini," tegas Rizky, di depan Gedung DPR RI, dikutip Selasa (16/6).
Farizal Vasah dari BEM Universitas Trilogi menambahkan, DPR dalam sebulan terakhir dianggap tidak berpihak pada rakyat.
"Kami merasa bahwasannya DPR satu bulan ini tidak bekerja, DPR satu bulan ini tidak menunjukkan pro terhadap rakyat," tegasnya.
Menurutnya, DPR justru sibuk membahas RUU Polri dan mengabaikan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
"Di situ kita melihat bahwasannya DPR tidak lagi pro terhadap rakyat, DPR lagi dan lagi hanya melihat isu-isu populis yang menguntungkan beberapa pihak," jelasnya.
Baca Juga: Komisi XI DPR Setujui Pagu Kementerian Keuangan 2027 Sebesar Rp49,8 Triliun
Farizal juga menyoroti sikap DPR yang belum memberi pernyataan meski aksi sudah berlangsung sejak Jumat (12/6/2026).
"Kami setelah berteriak (demo), DPR masih belum memberikan statement, DPR masih diam, dan diam adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada masyarakat," tegas Farizal.
