Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sejak awal desain rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah bermasalah.
Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak swasta terkait pengkondisian pengadaan barang/jasa dan praktik jual beli titik SPPG.
"Bagi saya program ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui: jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan," katanya kepada jurnalis, Senin (15/6/2026).
Dia menyampaikan kembali pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait adanya kelebihan titik dapur SPPG mencapai 7.000 dan di luar dari angka tersebut ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan.
"Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik. Kalau tadi dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta (penerima). Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itukan sebenarnya tidak ada, artinya mengada-ada," sambungnya.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada jajaran BGN untuk menata ulang program MBG, seperti mengkombinasikan dengan dapur-dapur sekolah di daerah tertentu.
Baca Juga
- Aliansi Surabaya Menggugat Suarakan 8 Tuntutan, Soroti UU TNI-Polri hingga MBG-Koperasi Merah Putih
- BGN akan Setop MBG saat Libur Sekolah untuk Audit Seluruh SPPG
- Intip Sederet Sentimen Pendongkrak IHSG: Buyback Himbara hingga Evaluasi MBG
Charles menyebut, kemungkinan blueprint terbaru akan diterbitkan BGN dalam jangka waktu satu bulan mengenai tata kelola dapur SPPG dengan mengacu kepada penerima manfaat.
Menurutnya, program MBG seharusnya menyasar anak-anak yang kekurangan gizi, sehingga tidak semua anak menerima MBG.
"Tadi saya sampaikan di dalam, kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi anak-anak, kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan," ucapnya.
Adapun mengenai pagu indikatif BGN pada tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun rancangan anggaran ini belum final dan masih perlu kajian secara komprehensif.
Charles melanjutkan bahwa akan ada penyesuaian penggunaan dapur SPPG imbas dari upaya efisiensi anggaran. Dia menyampaikan bahwa BGN tidak akan membuka dapur baru baik yang di tahap perencanaan maupun proses pembangunan.
"Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium," ujarnya.
