JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang wali murid asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rika Iffati Farihah dalam kesaksiannya di sidang gugatan terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyoroti sejumlah persoalan di program tersebut.
"Saya sebagai orangtua jadi bertanya-tanya sebenarnya urgensi MBG itu apa untuk anak sekolah? Karena kalau dari alasan pemerintah kan untuk mengatasi stunting. Padahal setahu saya itu adalah seribu hari pertama ya. Jadi, kalau untuk anak-anak, kami tidak tahu apa urgensinya," kata Rika, di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/6/2026).
Ia pun mempertanyakan sikap sekolah yang tidak mengonsultasikan program tersebut kepada dirinya selaku orangtua.
"Sekolah ini menerima MBG bahkan tanpa konsultasi dengan kami sebagai wali murid ya. Jadi, tahu-tahu saja ada pemberitahuan bahwa sekolah akan menerima MBG. Kami tidak dimintai persetujuan," ucap dia.
Baca juga: Program MBG: Dihentikan atau Disempurnakan?
Rika mengatakan, bahkan saat terjadi kasus keracunan, pihak sekolah meminta agar orangtua memberitahukan langsung kepada mereka dan tidak memperbolehkan menyampaikan keluhan ke medsos.
Saksi juga menyoroti perencanaan program MBG yang dinilai kurang baik.
Padahal, menurut dia, setiap anak memiliki kebutuhan selera dan kondisi yang berbeda-beda.
"Ada yang mungkin alergi telur, alergi nanas, gitu ya, alergi buah-buahan yang lain. Dan alergi ini biasanya bisa juga sangat fatal kan, bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ini tidak pernah menjadi pertimbangan karena menu itu selalu sama," ujar dia.
Selain itu, saksi juga menyoroti penggunaan ultra processed food dalam menu yang disajikan.
Tidak jarang juga susu yang disajikan adalah susu dengan kandungan gula yang tinggi.
"Padahal, hal-hal itu saya tuh berusaha mengajarkan anak-anak saya untuk menghindari atau meminimalkan lah minimal makanan-makanan semacam itu," ungkap dia.
Saksi juga mempertanyakan alasan makanan MBG tetap diberikan di saat anak-anak libur sekolah.
Baca juga: Menguatnya Dukungan atas Wacana Kantin Sekolah Gantikan SPPG di Program MBG
Menurut dia, hal tersebut dinilai merepotkan karena orangtua tetap harus mengambil makanan ke sekolah.
"Jadi, itu agak aneh karena anaknya tidak sekolah tapi kami harus datang ke sekolah untuk mengambil MBG. Ini kan merepotkan ya apalagi misalnya yang memang sedang liburan ke luar kota. Jadi, kadang-kadang akhirnya sering sekali tidak dimakan juga, tidak diambil, entah bagaimana sekolah kemudian harus mengurusi soal waste itu, soal sampah itu," ujar dia.
Saksi menilai anggaran pendidikan yang dipakai untuk program MBG bisa dialokasikan untuk hal lain seperti pengembangan perpustakaan dan lain-lain.
