Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pemberian insentif ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya insentif tidak lagi dipukul rata Rp6 juta per hari bagi setiap dapur MBG.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan langkah ini sebagai upaya perbaikan tata kelola untuk mengefisiensi anggaran MBG.
Dia menyebut, skema yang dibuat adalah memastikan penerima manfaat dari satu SPPG sehingga pemberian insentif akan berubah. Langkah berikutnya adalah melakukan penataan ulang sistem pelaksanaan program.
Menurutnya, penataan tersebut merupakan dampak lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat yang telah terverifikasi.
"Setelah data penerima manfaat itu fix, ya kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta. kan yang dulu begitu," katanya kepada awak media di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).
Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan menggabungkan dapur SPPG jika dirasa penerima manfaat disatu SPPG belum optimal. Strategi ini merupakan bagian dari refocusing MBG yang fokusnya adalah kepada penerima manfaat.
Baca Juga
- BGN akan Setop MBG saat Libur Sekolah untuk Audit Seluruh SPPG
- BGN Sebut Penerima MBG akan Terbatas: Sekolah High Class Tak Perlu MBG
- Nanik Tunjuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari jadi Jubir
Oleh karena itu, insentif yang diberikan mengalami perubahan dan model insentif akan dievaluasi. Bentuk maupun besaran insentif akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilakukan.
Menurutnya, pemberian insentif tidak hanya didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas makanan yang disajikan, pemenuhan standar keamanan pangan, serta aspek ketahanan pangan yang mampu dijaga oleh masing-masing SPPG.
"Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," ucapnya.
BGN akan membuat ulang standar penilaian menggunakan sejumlah indikator komposit di mana penilaian tidak lagi semata-mata didasarkan pada jumlah porsi makanan yang diproduksi dan besaran dana yang diterima.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa nantinya tidak semua anak-anak mendapatkan program MBG. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan dengan indikator membutuhkan pemenuhan gizi.
Menurutnya, penyaluran MBG ke sekolah high class tidak tepat karena mereka dirasa mampu memenuhi kebutuhan gizi. Seleksi penerima manfaat juga dilakukan melalui kajian bersama pihak terkait, salah satunya Kementerian Kesehatan.
"Contoh misalnya lah, contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tuturnya.
