Jakarta unjuk gigi dalam forum pimpinan kota dunia di Singapura. Cakupan layanan angkutan umum menjangkau kawasan aglomerasi, sekolah swasta gratis memperluas akses pendidikan hingga pasukan putih memudahkan layanan kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Kota berpenduduk 11 juta jiwa ini juga membuka peluang investasi. Ada proyek kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) dan pengembangan jalur MRT Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan capaian sekaligus menawarkan peluang tersebut dalam rangkaian World Cities Summit 2026 di Singapura pada 14–16 Juni 2026. Pramono hadir mewakili Jakarta sebagai kepala daerah dan menjalankan peran Vice Chair C40 Cities untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania.
Dalam sesi Mayors Forum: Providing Reliable and Efficient Municipal Services pada Minggu (14/6/2026), Pramono menyampaikan tentang cakupan layanan angkutan umum hingga 92,5 persen. Pemerintah Provinsi Jakarta juga mengalokasikan hingga Rp 4,2 triliun pada 2026 untuk memperluas layanan Transjakarta.
Salah satunya rute Transjabodetabek, perluasan layanan ke wilayah tetangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Subsidi rute ini memakai dana public service obligation (PSO) dari Pemprov Jakarta yang jumlahnya mencapai Rp 401 miliar atau rerata per pelanggan sebesar Rp 12.258.
Pramono di hadapan seratusan pemimpin kota dunia, seperti London, Berlin, dan Guangzhou turut menjanjikan pengembangan jalur MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Masing-masing hingga 46,5 kilometer pada 2034 dan hingga 21,8 kilometer pada 2029.
Jakarta juga sedang menyiapkan TOD baru di Dukuh Atas pada 2027. Pengembangan kawasan ini bekerja sama dengan Shenzhen Metro Group Co Ltd. Kerja sama dalam bidang transportasi itu terjalin saat lawatan ke Asia Timur pada April 2026.
"Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, kami tetap berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang lebih layak huni bagi semua," ujar Pramono dalam keterangannya.
Sejumlah hal lain terus dilakukan Jakarta untuk mewujudkan kota inklusif, berkelanjutan, dan ramah bagi seluruh warganya. Di bidang pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul menjangkau 707.477 siswa dan 15.825 mahasiswa.
Tahun 2026 ini, Pemprov Jakarta menambah sekolah swasta gratis hingga 103. Tujuannya memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Inovasi lainnya adalah layanan Pasukan Putih bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta konseling gratis JakCare. Pasukan Putih di bawah Dinas Kesehatan Jakarta bertugas membantu puskesmas di tingkat kelurahan untuk memberikan layanan dari pintu ke pintu.
Di sela rangkaian World Cities Summit 2026, Pramono bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Senin (15/6/2026). Ia membuka peluang investasi Singapura pada TOD dan MRT Jakarta Fase 3 Cikarang-Balaraja dan Fase 4 Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta mencatat Singapura sebagai investor asing terbesar di Jakarta. Kontribusinya bahkan mencapai 50 persen pada 2025.
Selain Singapura, ada Jepang, Malaysia, China, dan Hong Kong sebagai investor papan atas di Jakarta.
“Berinvestasi di Jakarta saat ini berarti memperoleh akses ke salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Arus investasi yang mengalir ke Jakarta akan berkontribusi pada pertumbuhan Indonesia, memperkuat perekonomian ASEAN, serta menciptakan nilai tambah bagi mitra regional, termasuk Singapura,” ucapnya.
Pramono juga menjanjikan iklim investasi yang mudah, transparan, efisien, dan konsisten. Sebab, kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor.
Ia ingin pelaku usaha, misalnya, dari Singapura mengetahui bahwa Jakarta berkomitmen dan konsisten dalam kebijakan. Semua itu tak lepas dari pengalaman panjangnya di pemerintahan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai mitra strategis, termasuk Singapura.
Pengalaman tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah guna memberikan kepastian bagi investor.
“Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para investor,” ujar Pramono.
Terkait upaya Jakarta menjadi Kota global, banyak hal yang harus dilakukan. Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Senin (15/6/2026).
Sejumlah fraksi meminta perbaikan dasar maupun pembenahan program kerja Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno agar lebih maksimal ke depannya.
Sektor angkutan umum, misal, Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta mengapresiasi capaian penggunaan sebesar 23,63 persen dari target 23,01 persen. Namun, kemacetan masih menjadi persoalan utama.
"Waktu produktif masyarakat banyak terbuang di jalan, biaya logistik masih tinggi, dan kualitas hidup terdampak oleh kemacetan yang berkepanjangan," kata Wakil Ketua Fraksi, Neneng Hasanah.
Oleh karena itu, pembangunan angkutan umum harus konsisten melalui perluasan jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan integrasi antarmoda. Ini dibarengi peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, penguatan konektivitas first mile dan last mile, serta pengembangan TOD.
"Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya mampu mengangkut lebih banyak penumpang, tetapi juga mampu mengubah pola mobilitas masyarakat secara berkelanjutan," ujar Neneng.
Sementara pada sektor pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sisa denda pekerjaan rehabilitasi 19 gedung sekolah yang belum disetor sebesar Rp 42,129 miliar. Kemudian, pekerjaan masih diperpanjang hingga Juni 2026, serta pemeliharaan pada 2.008 satuan pendidikan senilai Rp 472,420 miliar tanpa perikatan dan rencana anggaran biaya.
Hal ini berarti bahwa tata kelola program pendidikan masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pemprov Jakarta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap program pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, kualitas guru, serta kompetensi peserta didik.
Kemiskinan dan beban hidup masyarakat juga perlu penanganan serius. Angka kemiskinan Jakarta pada September 2025 sebesar 4,03 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 8,25 persen.
Secara statistik Jakarta masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Namun, di balik angka tersebut realita garis kemiskinan mencapai Rp 897.768 per kapita per bulan atau meningkat 28,69 persen dibandingkan tahun 2021.
Dari jumlah tersebut, sekitar 69,30 persen digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Fakta ini menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup masih dirasakan oleh banyak keluarga.
"Rendahnya angka kemiskinan tidak serta-merta berarti rendahnya kerentanan ekonomi masyarakat. Masih banyak warga yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terdorong kembali ke bawah apabila menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan," tutur Neneng.
Hal tersebut berkelindan dengan pengangguran dan kualitas lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta pada Agustus 2025 sebesar 6,05 persen dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang. Akan tetapi, tenaga kerja formal melambat dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen.
Sebaliknya, tenaga kerja informal tumbuh sebesar 3,68 persen. Artinya, sebagian lapangan kerja baru yang tercipta masih didominasi pekerjaan dengan tingkat kepastian yang rendah, perlindungan sosial yang terbatas, dan pendapatan yang belum tentu memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah generasi muda yang baru memasuki dunia kerja. Mereka menghadapi persaingan yang semakin ketat, sedangkan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha terus berubah dengan cepat.
Menurut Neneng program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan harus diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi diukur dari berapa banyak peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program tersebut.
"Masalah lainnya adalah Rasio gini Jakarta tercatat sebesar 0,441, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 0,375. Hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat," ujar Neneng.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jakarta dalam pandangannya mengapresiasi program hasil terbaik cepat (quick win) yang telah dijalankan. Namun, implementasi sebagian program belum optimal dan memberikan dampak signifikan.
Anggota fraksi PKS, Ade Suherman menyebut, operasional RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara, pengembangan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung di Jakarta Timur, dan penguatan Jakarta Collaboration Fund. Berikutnya pemasangan kamera pemantau (CCTV) di RT/RW, kantin sehat, dan pelaksanaan bursa kerja (job fair) di kecamatan.
"Program tersebut dapat dievaluasi secara obyektif agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek atau quick win semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi warga Jakarta," kata Ade.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jakarta juga mendorong hal serupa. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat, kemudahan berusaha dan iklim investasi yang sehat, serta pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha, khususnya bagi generasi muda Jakarta harus diperkuat.
"Menyongsong kota global dan pusat perekonomian nasional, kami berharap pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarwarga, serta membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat untuk hidup sejahtera," kata Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Wa Ode Herlina.
Di balik capaian dan peluang, masih ada seabrek pekerjaan penting Jakarta untuk menjadi kota global. Pekerjaan penting ini merupakan fondasi kota global yang lebih layak huni bagi semua.
