Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menduga terdapat keterlibatan aktor politik praktis di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dugaan tersebut salah satunya didasarkan pada kedekatan pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang memiliki keterkaitan dengan PDI Perjuangan dan tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka patut dicermati publik.
"Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu," kata Rahmat dalam jumpa pers, Selasa (16/6).
"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," sambungnya.
Menurut Rahmat, indikasi keterkaitan tersebut juga terlihat dari agenda yang akan dihadiri Tiyo Ardianto bersama sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.
"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal (18 Juni 2026) mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujar Rahmat.
BEM Bersatu menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena gerakan mahasiswa seharusnya tetap independen dan tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis.
Mereka juga mempertanyakan mengapa program MBG yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat justru menjadi sasaran penolakan.
"Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," kata Rahmat.
Karena itu, BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," tegasnya.
BEM Bersatu juga mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Selain itu, mereka mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar program tersebut tepat sasaran dan akuntabel.
