Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis guna melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program yang selama ini berjalan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, jika langkah ini ditujukan untuk meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, dan tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional itu.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, sudah lebih rapi, terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), kami dan kami sudah mulai koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data," terang Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Ia menegaskan, setelah data penerima manfaat sudah tepat, maka BGN akan menata ulang insentif untuk SPPG yang akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan indikator lain seperti kualitas makanan yang disajikan.
"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fixed Rp6 juta semua. Kalau sekarang kan diubah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu, nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya, itu kan dampaknya nanti penataan ulang akan begitu," ujarya
Audit dan Evaluasi Dapur MBGDalam kesempatan yang sama, Arum menjelakan bahwa penutupan MBG selama masa libur sekolah untuk dilakukannya audit semua dapur MBG.
“Tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini. Lalu mungkin 3 bulan ke depan itu. Tapi yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini,” kata Arum
“Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya,” lanjutnya.
Menurut Arum. audit dapur ini merupakan bagian dari langkah perbaikan yang tengah dilakukan BGN. Selain mengevaluasi kualitas dapur, pihaknya juga akan memperbaiki tata kelola internal, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem pendataan penerima manfaat.
Menurutnya dengan adanya data yang akurat akan menjadi hal penting untuk setiap kebijakan yang diambil agar tepat sasaran.
"Kami akan melakukan transformasi, mulai dari SDM, tata kelola, hingga data. Tidak mungkin kami membuat kebijakan tanpa data yang jelas," katanya.
Baca Juga:Menag: Tahun Baru Hijriah Momentum Untuk Transformasi Diri Dan Sosia
