jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Agus Widjajanto menilai kericuhan yang terjadi dalam dialog bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh opini yang telah terbentuk sebelumnya di kalangan mahasiswa.
Menurut kandidat doktor hukum dari Universitas Padjadjaran itu, sebagian mahasiswa telah terlanjur menerima framing tertentu yang berkembang melalui film dokumenter Pesta Babi.
BACA JUGA: Budiman Sudjatmiko Menyayangkan Penghentian Acara Diskusi di UGM
Akibatnya, berbagai data dan penjelasan yang disampaikan pemerintah terkait alih fungsi lahan maupun program strategis ketahanan pangan nasional menjadi sulit diterima secara objektif.
“Mahasiswa sudah terlanjur termakan framing yang berkembang. Akibatnya, data sevalid apa pun mengenai alih fungsi lahan dan manfaatnya bagi lumbung pangan nasional menjadi sulit diterima karena yang tersimpan di benak mereka adalah rasa kecewa yang telah terbentuk sebelumnya,” ujar Agus Widjajanto, Selasa (16/6).
BACA JUGA: Harga Pertamax Naik, Legislator PDIP: Diumumkan Tiba-Tiba, DPR Tidak Diajak Diskusi
Agus menilai akar persoalan sebenarnya bukan semata-mata pada program pemerintah yang diperdebatkan, melainkan pada munculnya persepsi ketidakadilan dalam pelaksanaannya.
Ia menyinggung adanya kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya terlihat secara kasat mata di tengah masyarakat dan dinilai berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang cepat.
BACA JUGA: Kubu Hari Karyuliarto Tantang KPK Buktikan Suap di Balik Narasi Diskusi tentang LNG
Menurutnya, program yang pada dasarnya memiliki tujuan baik dan manfaat besar bagi masyarakat tersebut akhirnya menghadapi resistensi karena dianggap mengurangi alokasi anggaran pada sektor pendidikan.
“Intinya adalah persoalan ketidakadilan dalam penerapan program. Program yang sebenarnya bermanfaat menjadi dipersepsikan negatif karena muncul anggapan bahwa sebagian dana pendidikan dipangkas, sementara di sisi lain masyarakat melihat adanya praktik korupsi yang tidak segera ditangani secara tegas,” katanya.
Sebagai solusi, Agus menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Salah satu contohnya adalah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan kenaikan harga Pertamax yang umumnya dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas, sekaligus mempertahankan harga Pertalite yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyajikan data yang komprehensif mengenai perkembangan harga minyak dunia dan praktik subsidi energi yang diterapkan berbagai negara.
“Pemerintah harus memberikan contoh kebijakan yang konkret. Sajikan data harga minyak internasional, tunjukkan bagaimana mekanisme subsidi dilakukan di berbagai negara, dan jelaskan alasan kebijakan yang diambil secara terbuka agar masyarakat memahami konteksnya,” ujarnya.
Agus juga menyoroti polemik terkait alih fungsi lahan di Papua yang kerap menjadi perdebatan publik.
Menurutnya, informasi mengenai program pembukaan lahan pertanian harus disampaikan secara berimbang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bahwa pembukaan lahan pertanian tersebut tidak merusak hutan rakyat dan justru ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
Untuk menjamin objektivitas informasi, Agus mendorong keterlibatan media massa dalam melakukan investigasi langsung ke lapangan.
“Kirim media-media besar untuk melakukan investigasi langsung ke Papua secara bebas dan independen tanpa intervensi apa pun. Dengan begitu, media dapat menyajikan kondisi yang sebenarnya serta menghasilkan pemberitaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menilai bahwa dalam kehidupan demokrasi, setiap pandangan pada akhirnya akan diuji oleh fakta dan rasionalitas.
Ia meyakini bahwa argumentasi yang hanya bertumpu pada emosi tanpa didukung logika dan data yang kuat pada akhirnya akan kehilangan relevansinya di ruang publik.
Menurutnya, masyarakat akan mampu menilai secara mandiri berbagai informasi yang beredar tanpa harus selalu mengandalkan intervensi aparat.
Agus juga menyayangkan terjadinya kericuhan dalam forum akademik di UGM. Menurutnya, insiden tersebut secara tidak langsung mencoreng citra kampus yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat intelektual terkemuka di Indonesia.
Ia mengatakan insiden pembubaran diskusi di UGM memang sangat memalukan bagi akademisi dan dunia kampus.
Menurutnya, masyarakat bisa menilai, kampus yang harusnya bisa menjadi ajang debat inteletual justru menggunakan otot emosional dan seperti orang jalanan.
“Kericuhan yang terjadi di lingkungan kampus justru dapat merendahkan martabat institusi pendidikan itu sendiri. Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, pertukaran gagasan, dan adu argumentasi yang sehat berdasarkan data serta kajian ilmiah,” katanya.
Sebagai generasi penerus bangsa, Agus mengingatkan mahasiswa untuk belajar dari perjalanan sejarah Indonesia, baik pada masa gerakan Reformasi 1998 yang berujung pada runtuhnya Orde Baru maupun dinamika reformasi setelahnya.
Ia menyatakan sejarah lahirnya Pancasila dari mana lima laku utama tersebut digali yang menjadi jiwa bangsa , agar ada pemahaman yang utuh dan komprehensif patut dipedomani para mahasiswa .
Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah sangat penting agar gerakan mahasiswa tetap berada dalam koridor intelektual, kritis, dan konstruktif bagi pembangunan bangsa.
“Mahasiswa harus belajar dari sejarah. Peristiwa 1998 maupun perjalanan reformasi setelahnya memberikan banyak pelajaran berharga. Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus dibangun di atas fondasi pengetahuan, logika, dan tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin bangsa,” pungkas Agus Widjajanto. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
