JAKARTA, DISWAY.ID - Perjalanan hidup Budiman Sudjatmiko mencerminkan salah satu paradoks sejarah politik Indonesia. Pada era Orde Baru, ia menjadi target aparat negara karena aktivitas politik dan perjuangannya bersama gerakan prodemokrasi.
Kini, hampir tiga dekade setelah penangkapannya, Budiman justru menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menandai perubahan besar dalam lanskap politik nasional sejak reformasi 1998.
Dikutip dari akun Instagram Studi Sejarah, perjuangannya mencapai titik kulminasi ketika ia divonis 13 tahun penjara atas tuduhan mendalangi gerakan perlawanan dan Kerusuhan 27 Juli 1996.
BACA JUGA:Riwayat Pendidikan Budiman Sudjatmiko yang Pernah Kuliah di UGM, Kini Diusir Mahasiswa UGM saat Diskusi
Pada tahun 1996, Budiman mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang secara terbuka dan radikal menentang otoritarianisme Presiden Soeharto.
la dan rekan-rekannya lantang memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokratisasi bagi rakyat kecil.
Pascaperistiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, pemerintah Orde Baru menuduh PRD sebagai dalang di balik insiden tersebut. Akibatnya, Budiman dan sejumlah aktivis lainnya diburu, ditangkap, dan diadili.
BACA JUGA:Budiman Sudjatmiko Bantah Terkena Reshuffle, Tegaskan Masih Fokus di BP Taskin
Budiman ditangkap pada 11 Agustus 1996, dituduh melakukan subversi dan menghina pemerintah. Pada April 1997, ia dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.
Karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman 3,5 tahun setelah diberikan amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.
BACA JUGA:Innalillahi! Arif Budimanta, Ekonom dan Eks Stafsus Jokowi Berpulang di Usia 57 Tahun
Budiman Sudjatmiko Diusir Mahasiswa UGMDikutip dari akun Instagram Jogja Student, puluhan mahasiswa naik ke panggung, membentangkan poster bertuliskan "UGM Menolak Pengkhianat Reformasi" dan "UGM Menolak Penjilat Rezim", lalu menghentikan jalannya forum.
Aksi berlangsung setelah mahasiswa menilai pembahasan mengenai nilai Pancasila bertentangan dengan kondisi yang mereka lihat di lapangan.
Dalam pernyataan Serikat Mahasiswa UGM, massa mempertanyakan relevansi pembicaraan mengenai Pancasila di tengah berbagai persoalan yang mereka nilai tidak ditangani pemerintah secara tepat.
Mahasiswa kemudian meminta dialog langsung dengan para narasumber, termasuk Budiman Sudjatmiko yang mereka sebut sebagai "pengkhianat reformasi", serta mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah.
- 1
- 2
- »





