Bisnis.com, SEMARANG — Jawa Tengah tak bisa lepas dari industri manufaktur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 33% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah berasal dari sektor usaha tersebut.
Tentu, manufaktur yang dimaksud tak terbatas pada industri dengan mesin-mesin besar. Industri kerajinan, seperti furnitur dan mebel, ikut menyumbang peranan yang cukup signifikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memahami betul bahwa industri furnitur dan mebel menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi wilayahnya.
Dalam ekosistem ini, Kabupaten Jepara memainkan peranan penting sebagai sentra produsen utama yang tak pernah absen mengirimkan produk-produk berbahan dasar kayu ke pasar mancanegara.
Sepanjang 2025, komoditas kayu dan produk kayu asal Jawa Tengah berhasil menembus pasar ekspor dengan volume sekitar 1,25 juta ton dan nilai ekspor FOB (Free on Board) mencapai US$1,08 miliar atau senilai Rp17,8 triliun (dengan kurs Rp16.475).
Sementara itu, kelompok produk perabotan, lampu, dan alat penerangan mencatat volume ekspor sekitar 161.186,53 ton dengan nilai FOB mencapai US$772 juta atau senilai Rp12,7 triliun.
Di balik tingginya angka ekspor tersebut, anomali krisis ekonomi dunia yang acap kali menekan fundamental rupiah ternyata justru membawa berkah terselubung.
Baca Juga
- CJFACE 2026 Dorong Penetrasi Pasar Domestik untuk Furnitur Jepara
- Ekspor Manufaktur Jateng Tumbuh 13,33% Sepanjang 2025
- Perputaran Ekonomi Besar, tapi UMKM Jateng Masih Kesulitan Tembus Pasar Ekspor
Saat ini, sebagian besar pelaku industri pengolahan kayu di Jepara mengaku memperoleh keuntungan lebih karena transaksi ekspor mereka menghasilkan pembayaran dalam mata uang kuat, seperti dolar AS, euro, dan poundsterling.
Akan tetapi, para pengusaha mebel ini segera diingatkan untuk bersikap realistis. Sebab, arus pendapatan valas tersebut niscaya akan tergerus oleh membengkaknya harga belanja material pokok yang terus meroket tajam.
Tantangan Industri Furnitur JeparaKetua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jepara sekaligus Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Andang Wahyu Triyanto, mengungkapkan pelaku industri furnitur saat ini menghadapi lonjakan harga berbagai bahan baku.
Menurutnya, harga aluminium dan sejumlah bahan dari Inalum naik hingga 150%, sementara bahan foam atau busa untuk furnitur meningkat dua kali lipat. Adapun harga stainless steel naik sekitar 20%, sedangkan berbagai produk impor dari China, termasuk hardware, mengalami kenaikan 20%-50%.
"Hari ini, kombinasi aluminium dan seterusnya naiknya 150%. Bahan-bahan dari Inalum sudah dikasih aba-aba naik 150%. Bahan foam, busa untuk furnitur, itu naiknya dua kali lipat. Stainless steel 20%. Barang-barang dari China, hardware dan seterusnya, naik 20-50%," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Menghadapi tekanan biaya tersebut, Andang menilai penguatan rantai pasok bahan baku serta penetrasi ke pasar domestik menjadi langkah krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Menurutnya, pasar dalam negeri memiliki potensi besar seiring berkembangnya kawasan baru serta meningkatnya aktivitas di sektor properti, kafe, dan resor.
"Pasar lokal itu sangat potensial. Kita merasakan sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan daerah baru, sektor properti, kafe, resort, dan seterusnya," katanya.
Sayangnya, manuver menjemput pasar lokal ini masih dibayangi oleh kendala geografis. Tak seperti Kota Semarang yang menjadi kota perlintasan dengan lalu lalang logistik yang tinggi, Andang menyebut Kabupaten Jepara masih berada jauh di pelosok pesisir utara.
Oleh karena itu, pelaku usaha tak bisa sekadar duduk menanti pembeli datang mengetuk pintu bengkel. Mereka mesti aktif bergerilya menyambangi pusat-pusat perdagangan untuk menjemput bola.
Masalah lain yang tak kalah pelik adalah urusan regulasi. Andang menambahkan, produk furnitur asal Kabupaten Jepara mesti memenuhi berbagai dokumen persyaratan yang diminta oleh negara mitra dagang.
"Kita semua ingin pasar ekspor furnitur ini menjadi lebih besar, namun di luar negeri justru mensyaratkan banyak sekali dokumen sertifikasi. Belum lagi kondisi [geopolitik] dunia yang sekarang ini banyak sekali mengalami gejolak," imbuhnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara, Anjar Jambore Widodo, mengamini keluhan para pelaku usaha tersebut. Meski dibayangi tantangan, ia mencatat industri furnitur Kabupaten Jepara terus menunjukkan tren pertumbuhan investasi yang signifikan.
Pada 2023, tercatat ada 522 industri furnitur berskala menengah-kecil dengan serapan 3.992 tenaga kerja dan nilai investasi Rp338,6 miliar. Hanya dalam setahun, pada 2024, jumlah industri tumbuh menjadi 568 perusahaan dengan 7.769 tenaga kerja dan nilai investasi melesat hingga Rp879,4 miliar.
Per tahun ini, diproyeksikan sektor industri furnitur di Kabupaten Jepara bisa menyerap arus investasi hingga menembus angka Rp1,17 triliun.
"Tantangan industri furnitur ke depan semakin kompleks. Persaingan tidak lagi hanya soal harga dan kapasitas produksi, tetapi juga ditentukan oleh kreativitas, desain, inovasi, keberlanjutan, penguasaan teknologi, dan kemampuan membaca tren pasar dunia. Karena itu, ke depan kita harus menjual kreativitas, desain, cerita budaya, dan identitas," jelas Anjar.
Merespons dinamika tersebut, prospek industri furnitur Jepara turut dilirik oleh Bank Indonesia sebagai instrumen penting bagi stabilitas ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, memosisikan komoditas ini sebagai bagian tak terpisahkan dari industri manufaktur yang daya gedornya sangat masif.
Selain memiliki daya ekspor tinggi, industri ini didominasi oleh segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terbukti tangguh menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, sektor mebel ini juga beririsan erat dengan agenda pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah.
Dengan pertimbangan tersebut, otoritas bank sentral ikut turun tangan. Nugroho mengungkapkan, serangkaian program telah dijalankan KPw BI Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pembinaan pelaku UMKM lewat peningkatan kapasitas, hingga pendampingan tata kelola standar profesional.
"Jadi dari sisi kelembagaannya kita dukung, dari sisi kapasitas produksinya juga kita dukung," tegasnya.
Sebagai aksi konkret pembukaan akses pasar domestik, digelar Central Java Furniture and Carving Expo (CJFACE) 2026. Pameran kolaborasi antara BI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung pada 13–16 Juni 2026 di Atrium DP Mall, Kota Semarang ini, menjadi jembatan bertemunya produsen dan konsumen.
"Apabila kita ingin membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ini adalah sektor yang tepat sekali. Karena daya serapnya terhadap tenaga kerja sangat tinggi, dan ini juga bisa mendukung faktor lainnya, yaitu ekosistem halal," jelas Nugroho.
Penyelenggaraan CJFACE 2026 dikemas dengan berbagai program strategis untuk menarik pembeli domestik dan mitra bisnis institusional. Agenda ini meliputi B2B/B2C networking event, konsultasi desain gratis, penjualan langsung dari pabrik, konsep halal-oriented furniture, hingga sesi live crafting.
Melalui rangkaian tersebut, pengunjung dan investor dapat menjajaki peluang dagang, menemukan pemasok potensial, serta melihat nilai tambah produk.
Selain itu, digelar pula edukasi ekonomi syariah (eksyar) bagi dosen perguruan tinggi serta business matching antara UMKM dan perbankan syariah untuk pembiayaan produktif.
“Ini bukan event yang berdiri sendiri, karena merupakan rangkaian Road to Festival Jawa Tengah Syariah (Fesyar) di bulan Agustus nanti, dan disambung Festival Ekonomi Syariah Jawa di bulan September. Ujungnya adalah pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Spesifik kami pilih furnitur karena potensinya sangat besar,” urai Nugroho.
Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Tengah, Johan Hadiyanto, menyebut CJFACE 2026 sebagai langkah penting mengangkat kembali identitas kerajinan Jepara.
“Mari kita satukan visi dan langkah untuk mendorong industri furnitur dan kerajinan Jawa Tengah mendunia. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, perbankan sebagai akselerator, dunia usaha sebagai inovator, komunitas sebagai penggerak, dan UMKM sebagai pelaku utama,” pungkas Johan.





