Pembelaan Presiden Prabowo Subianto di The Economist pada 10 Juni lalu justru semakin menyakinkan bahwa Indonesia harus meninggalkan model pembangunan “Prabowonomics”. Pasalnya, dalam pembelaannya di media internasional itu justru memperjelas bahwa Prabowonomics adalah model pembangunan ekstraktif yang ditopang oleh militerisme.
Model pembangunan ekstraktif ini berfokus pada pengurasan sumber daya alam untuk akumulasi laba tanpa memperhatikan kelestarian alam. Sementara militerisme, menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Al Araf dalam “Militerisme dan Impunitas Peradilan Militer”, mengungkapkan bahwa militerisme adalah suatu cara pandang yang mengagungkan militer seolah mampu menyelesaikan segala persoalan.
Model pembangunan ekstraktif yang ditopang oleh militerisme itu bukan sekadar persoalan implementasi dari Prabowonomics. Ekstraktivisme dan militerisme muncul sejak awal Prabowonomics, yang merupakan konsekuensi dari pemujaan berlebihan terhadap angka-angka pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi Prabowo Subianto sebesar 8% adalah indikasinya.
Target pertumbuhan 8% dari Prabowonomics itu ditempatkan sebagai tujuan yang harus dicapai apapun risikonya, termasuk risiko kerusakan alam. Publik tentu masih ingat pidato legendaris Prabowo Subianto di dalam acara Musrenbangnas di Gedung Bappenas, Jakarta, pada akhir 2024 silam.
Dalam acara tersebut Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia harus terus memperluas lahan sawit tanpa harus takut deforestasi (perusakan hutan). “Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut apa itu namanya membahayakan deforestation,” ujarnya pada saat itu.
Celakanya, pidato dengan isi yang sama diulangi Prabowo Subianto di rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara pada 2025 silam. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara pada 2025.
Mesin pertumbuhan Prabowonomics yang bertumpu pada swasembada energi dan pangan mengingatkan kita pada film dokumenter yang berjudul, “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Film itu mencoba mendokumentasikan implementasi dari mesin pertumbuhan Prabowonomics di Papua dan juga perlawanan masyarakat lokal terhadapnya.
Dalam film dokumenter tersebut terlihat jelas bahwa Prabowonomics bukan sekadar gagasan ekonomi tapi merupakan sebuah discourse (wacana). Wacana itu, menurut seorang filsuf dari Prancis Michel Foucault, mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dalam konteks ini para penyelenggara negara dalam menjalankan program Prabowonomics.
Foucault juga mengungkapkan setiap ada kekuasaan selalu ada perlawanan. Dalam film dokumenter, “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, itu juga mendokumentasikan perlawanan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di selatan Papua dalam melawan mesin pertumbuhan Prabowonomics. Pola-pola penindasan dan perlawanan di Papua dalam film itu sejatinya juga terjadi di beberapa wilayah lain yang kaya sumberdaya alam.
Perampasan hak hidup dan perusakan alam atas nama pembangunan tidak hanya terjadi di Papua. Di hampir seluruh pulau di Nusantara pernah atau juga masih mengalami yang saat ini dialami oleh Papua. Konsekuensinya, konflik agraria tidak bisa dihindarkan.
Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan bahwa sepanjang 2025, sedikitnya terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi dengan luas mencapai 914.547,936 hektare, korban terdampak sebanyak 123.612 keluarga di 428 desa. Jumlah ini naik hingga 15% dibanding tahun sebelumnya.
Di dalam film dokumenter, “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, juga diungkapkan kerusakan alam akibat mesin pertumbuhan Prabowonomics tersebut. Isi film itu seperti memperkuat laporan Auriga Nusantara yang menemukan kerusakan hutan di Indonesia melonjak sepanjang 2025. Indonesia kehilangan hutan seluas 433.751 hektare atau meningkat 66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ironisnya, seperti dikutip dari Auriga Nusantara, deforestasi itu dipicu kebijakan pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Konsekuensi dari kerusakan alam dan perampasan lahan masyarakat itu adalah memicu munculnya gerakan perlawanan masyarakat lokal. Berbagai perlawanan masyarakat lokal itu, alih-alih dimaknai sebagai kritik konstruktif agar pembangunan tidak menindas, tapi dinilai sebagai hambatan pembangunan. Dalam pembelaannya di The Economist, secara sepihak Prabowo Subianto mengklaim bahwa rakyat Indonesia membutuhkan hasil dengan cepat dari Prabowonomics.
Lagi-lagi dengan memakai kacamata Foucault, klaim sepihak Prabowo Subianto bahwa rakyat Indonesia membutuhkan hasil dengan cepat itu bukan sekedar klaim semata tapi merupakan produksi discourse baru. Discourse baru itu kemudian mengarahkan pilihan kebijakan untuk melibatkan aparat bersenjata (militer dan polisi), dalam mempercepat implementasi dari Prabowonomics. Pelibatan aparat bersenjata ini dengan sendirinya pengelolaan sumberdaya alam telah dicerabut dari ranah sipil untuk dipindah ke ranah militer.
Bila di ranah sipil, pengelolaan sumber daya alam harus melalui dialog karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Sementara di ranah militer, pengelolaan sumberdaya alam dianggap sebagai persoalan keamanan yang menyangkut eksistensi negara sehingga tidak memerlukan dialog dengan berbagai pihak. Pengelolaan sumberdaya alam tanpa proses dialog dengan gaya militer ini diyakini akan mampu mempercepat hasil dari Prabowonomics.
Sebelum muncul pembelaan Prabowo Subianto di The Economist, mungkin publik masih meragukan bahwa Prabowonomics adalah ekonomi ekstraktif yang ditopang militerisme. Namun, setelah muncul pembelaan itu, publik semakin yakin bahwa ekonomi ekstraktif dan militerisme memang tidak bisa dipisahkan dari Prabowonomics. Kini menjadi tidak relevan lagi membungkus Prabowonomics dengan jargon ekonomi konstitusi atau sosialisme untuk menyembunyikan karakter ekstraktif dan militerismenya.
Hampir dapat dipastikan bila ekonomi ekstraktif sudah menyatu dengan militerisme dalam satu paket maka itu adalah kutukan bagi kehidupan masyarakat dan alam. Jika itu yang terjadi tidak berlebihan bila Indonesia perlu meninggalkan Prabowonomics. Indonesia perlu model pembangunan yang mampu menjawab bukan hanya persoalan krisis ekonomi namun juga krisis iklim.
